REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai banyaknya jumlah wakil menteri (wamen) di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat ini tidak terlalu efektif. Pasalnya keberadaan wamen bisa memperlambat kinerja kabinet.
"Kita enggak menduga kalau dulu hanya tiga tapi sekarang sekitar 12 ya. Memang tadi akhirnya ini strukturnya jadi birokrasi tambah gede, tambah besar akhirnya apa, jalannya lambat, birokrasinya gemuk," kata Tauhid ditemui di Jakarta, Sabtu (26/10).
Ia berpandangan posisi wamen memang diperlukan tapi seharusnya jumlahnya tidak sebanyak saat ini. Ada beberapa kementerian yang seharusnya tidak perlu ada wamen.
"Misalnya Kementerian Agama, PUPR, karena dia sudah bagus ngapain lagi buat wamen," ujarnya.
Sedangkan Kementerian BUMN menurutnya wajar jika ada wakil menteri. Pasalnya sebagian besar seperempat dari BUMN kondisinya sakit dan memberatkan APBN.
"Itu perlu ada yang tangani khusus. Tapi tidak perlu dua, satu khusus," tuturnya.
Lagipula kehadiran wamen dikhawatirkan memunculkan dualisme kepemimpinan. Apalagi jika menteri dan wakilnya berasal dari partai atau unsur yang berbeda, maka tidak heran jika menghadirkan interest yang berbeda.
"Itu kan seperti bupati wakil bupati, kan sering banyak yang cocok apa nggak cocok? Lebih banyak yang nggak cocok," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
