REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan konsep demokrasi gotong royong yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Sebab menurut mereka, Indonesia sesungguhnya mengenal sistem demokrasi multipartai.
"Rasanya agak sulit menggotongroyongkan pembumian masing-masing pikiran, platform, dan nilai-nilai perjuangan partai-partai itu," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Partaonan Daulay lewat keterangan tertulisnya, Jumat (25/10).
Menurutnya, gotong royong yang dinyatakan Jokowi tidak tampak dalam pembahasan program, visi, dan misi Kabinet Indonesia Maju. Sebab, mereka tak meminta dan menampung pendapat dari pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan.
"Sepintas, demokrasi gotong royong itu melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan pembangunan. Faktanya, hanya pihak yang masuk dalam kabinet dan pemerintahan yang terlibat secara langsung," ujar Saleh.
Selain itu, dalam Kabinet Indonesia Maju para menteri disebut tak boleh memiliki visi dan misi sendiri. Mereka harus mengikuti visi dari Presiden Jokowi.
Menurutnya, hal tersebut juga tak menggambarkan gotong royong yang dinyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Itu dinilai Saleh sebagai gotong royong dari pemikiran Jokowi saja.
"Berarti, yang digotongroyongkan itu hanya pemikiran dan gagasan milik presiden dan wakil presiden saja. Sementara, pemikiran dan gagasan pihak lainnya tidak bisa masuk. Apakah seperti itu pengertian gotong royong yang dimaksud?" ujar Saleh.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia tidak mengenal istilah oposisi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi gotong royong.
Ia mengatakan demokrasi di Indonesia sedang berproses. Prosesnya, menurut Jokowi, sudah menuju ke arah yang lebih baik.
"Ini kita memang masih menuju ke sebuah proses demokrasi dalam bernegara ke depan. Saya kira proses-proses kematangan, proses-proses demokrasi ini memang semuanya masih dalam proses, tapi saya lihat itu menuju sebuah koridor yang semakin baik," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika