REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bertekad membenahi beberapa masalah krusial yang menjadi momok Ibu Kota di masa kepemimpinannya lima tahun kedepan.

Prioritas pertama yang akan dibenahi yakni manajemen lalu lintas. Mulai dari pengelolaan, pengendalian arus, hingga optimalisasi prasarana pembatasan dengan jalan berbayar, atau yang lebih dikenal dengan electronic road pricing (ERP).

Pras sapaan karibnya menilai,  bila poin-poin tersebut diterapkan bukan tidak mungkin kemacetan Ibukota terurai. “Saya beserta mitra SKPD yang bersangkutan seperti Dishub, akan melakukan langkah-langkah untuk mengurai kemacetan apalagi pada jam sibuk, salah satunya mempercepat penerapan ERP,” katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/10).

Dengan pembatasan perjalanan dan biaya yang lebih besar pada jam sibuk, Pras meyakini upaya tersebut akan mendorong masyarakat untuk pindah menggunakan transportasi publik. Seperti yang telah disiapkan pemerintah seperti Transjakarta, Jak Lingko, Commuter Line, LRT dan MRT.

Diketahui saat ini ERP masih dalam Tahap kajian ulang sesuai arahan Kejaksaan Agung, lalu ditargetkan bakal di lelang pada awal tahun 2020 mendatang dan diterapkan pada tahun 2021.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan studi kelayakan agar ERP secepatnya bisa dilelang mulai tahun depan.

“Kita akan kejar 2021 penerapan, awal tahun besok 2020 baru mulai lelangnya,” terang Syafrin

Ikuti Whatsapp Channel Republika