Rabu 23 Oct 2019 22:25 WIB

Muhammadiyah Ingatkan Menag Terukur Tangani Radikalisme

'Harus tetap terukur jangan 'gebyah uyah' (menyamaratakan),' kata Haedar.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir
Foto: Umar Mukhtar/Republika
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Menteri Agama (Menag) Jenderal (Purn) Fachrul Razi bisa melakukan tindakan terukur dalam menangani isu radikalisme. Tindakan terukur berarti jangan sembarangan menentukan seseorang radikal.

"Harus tetap terukur jangan 'gebyah uyah' (menyamaratakan). Artinya jangan sembarangan untuk ini radikal, ini bukan radikal," kata Haedar saat ditemui di kediamannya di Kasihan, Bantul, Rabu (23/10).

Baca Juga

Menurut Haedar, dalam konteks apapun, baik agama maupun dalam konteks umum, perlu ada pemahaman yang komprehensif agar tidak gebyah uyah dalam melakukan penanganan. Sebab, bukan hanya agama, perilaku berbangsa an sosial juga memiliki bagian-bagian yang berpotensi ekstrem dan radikal.

Karena itu, ia berharap radikalisme tidak dilekatkan pada agama, apalagi tertuju pada agama tertentu. "Beragama, bernegara, berideologi, bersosial itu juga ada kecenderungan ekstrem dan radikal yang mengarah pada kekerasan. Kita banyak contoh kejadian-kejadian di tanah air kita ini bahwa korban dari tindakan-tindakan yang ekstrem bukan hanya karena agama. Oleh karena itu harus terukur," kata dia.

photo
Menteri Agama Fachrul Razi memberikan sambutan saat serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (23/10). (Republika/Putra M Akbar)

Agama dan institusi kegamaan, kata Haedar, harus menjadi kekuatan yang mencerdaskan, mendamaikan, memajukan, serta menyatukan. Bahkan berperan membela nilai-nilai rohani dan keadaban yang baik.

"Saya pikir semua agama kan begitu komitmennya," kata dia.

Selain itu, ia juga menitipkan pesan agar Menag dapat memosisikan diri sebagai menteri untuk semua golongan. Ia mencontohkan, meski pernah memiliki latar belakang militer, Menag harus bediri untuk semua rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongan militer.

"Nanti kalau hanya mengurus golongannya, mengurus kepentingannya nanti malah timbul ketidakadilan," kata dia.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement