REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti meyakini bahwa sosok penggantinya, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024, Edhy Prabowo sudah mengenal isi KKP.
"Pak Edhy sudah mengenal KKP dengan semua program dan perjuangannya," kata Menteri Susi dalam akun media sosialnya di Jakarta, Rabu (23/10).
Selain mengucapkan selamat, Susi Pudjiastuti juga meyakini bahwa di bawah komando Edhy Prabowo, lautan dan perikanan Indonesia akan semakin berdaulat, berkelanjutan, dan berkesejahteraan.
Sebelumnya, pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan bahwa Edhy Prabowo merupakan sosok yang dinilai akan cepat beradaptasi dalam menggantikan peran Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
"Dengan pengalaman yang dimiliki Pak Edhy sebagai Ketua Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 yang salah satunya membidangi urusan kelautan dan perikanan, beliau diharapkan tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan berkoordinasi dengan internal kementeriannya (KKP)," kata Abdul Halim di Jakarta, Rabu.
Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu menyatakan bahwa Edhy Prabowo dalam peran barunya harus fokus dalam sejumlah hal, antara lain memulihkan kepercayaan mesin birokrasi di internal KKP. Hal tersebut, kata dia, merupakan hal yang penting agar KKP dapat bekerja sebagai sistem yang solid dan terkoordinasi dengan baik guna menyelesaikan amanah UUD 1945 dan regulasi turunannya.
Selain itu, ujar dia, Edhy Prabowo juga harus dapat memperkuat capaian Menteri Susi dalam konteks menghadirkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab baik dari hulu hingga ke hilir dari sektor kelautan dan perikanan serta kemaritiman nasional.
Sebelumnya, Edhy Prabowo saat menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang melakukan aksinya di kawasan perairan nasional dan merugikan RI.
"Kami tegaskan bahwa Komisi IV tetap mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia dan mencuri kekayaan alam Indonesia," kata Edhy di Jakarta, 11 Januari 2018 lalu.
Menurut Edhy ketika itu, terkait kebijakan menenggelamkan kapal asing, semangatnya Menteri Susi adalah untuk melindungi sumber daya alam nasional dan melindungi kekayaan negara dari asing pihak asing. Hal tersebut, kata dia, perlu untuk segera didukung oleh berbagai pihak.