REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) serius melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, revitalisasi SMK ini sangat mendesak agar bisa menghasilkan lulusan yang produktif baik untuk bekerja di sektor formal maupun wiraswasta.
Revitalisasi juga diperlukan untuk meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja. Yakni, dengan mengutamakan adanya link and match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
"SMK harus meluluskan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor industri sesuai kebutuhan di era Revolusi Industri 4.0," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Selasa (22/10).
Pemprov Jabar memiliki tiga model yang menjadi opsi revitalisasi SMK di Jabar. Model pertama, yakni membangun fisik dan fasilitas sekolah oleh pemerintah dengan kurikulum yang dibuat langsung oleh industri.
Model pertama itu, menurut Emil, menciptakan kesinambungan dan keselarasan antara materi yang diajarkan di sekolah vokasi atau SMK dan industri. "Jadi nanti ada kurikulum Samsung, Hyundai, Astra, dan lain- lain, yang penting mereka yang dilatih bisa sesuai dengan kemajuan teknologi yang dipakai di industri," ujar Ridwan Kamil.
Model kedua, yakni merancang kampung ilmu multifungsi. Dengan sistem ini, akan diintegrasikan model pendidikan formal dan informal yang dilakukan secara intensif, termasuk menggali potensi lokal. Sehingga, siswa akan terlatih untuk mampu melakukan inovasi secara mandiri.
Untuk model kedua ini, kata Emil, ia akan mencontoh model Kampung Ilmu yang sudah terlebih dulu digagas sosiolog sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Nurani Dunia Imam Prasodjo di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di sana, kata dia, Kampung Ilmu berawal dari pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tegalwaru yang kemudian dirancang terintegrasi dengan pusat-pusat pembelajaran komunitas informal di sekitarnya.
Model ketiga, kata Emil, yakni teaching factory, sebuah konsep pembelajaran yang menghadirkan kondisi rill seperti aktivitas produksi di industri. Model ini diberlakukan untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara pengetahuan yang diberikan sekolah dan kebutuhan industri.
"Dengan proses pembelajaran teaching factory, siswa dapat belajar dan menguasai keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja industri sesungguhnya," paparnya
Tak hanya itu, kata dia, produk-produk yang dibuat para siswa sebagai proses belajar pun bisa dipasarkan ke masyarakat karena sudah sesuai dengan standar industri. Merujuk peraturan Menteri Keuangan, maka semua industri yang menyediakan ruang atau fasilitas untuk model pendidikan teaching factory akan mendapat potongan pajak.
Selain itu, kata dia, Pemdaprov Jabar juga akan mendorong jurusan yang menjadi tren seperti jurusan kopi atau animasi, fokus kepada praktik, serta mendorong fleksibilitas sekolah dalam menyusun kurikulum bersama DUDI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
