REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masuknya nama Prabowo Subianto dalam nominasi menteri di bidang pertahanan dilihat sebagai tantangan untuk saingan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu. Tantangan itu, yakni untuk menyelaraskan gagasannya dengan agenda Jokowi dalam membangun pertahanan Indonesia.
"Ini sebenarnya peluang sekaligus tantangan bagi Prabowo sebagai pembantu presiden nantinya, untuk mengimplementasikan gagasan dan menyelaraskannya dengan agenda Presiden Jokowi dalam membangun pertahanan Indonesia," ujar Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, melalui aplikasi pesan singkat, Selasa (22/10).
Menurut Fahmi, nominasi Prabowo sebagai menteri di bidang pertahanan menarik. Itu karena pada debat Pilpres lalu, Jokowi menyinggung terkait ancaman terhadap negara cenderung kepada teknologi. Sedangkan Prabowo lebih melihat kepada pentingnya pengelolaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) konvensional.
Selain itu, ketika debat berlangsung Prabowo juga menyatakan, terkait sektor pertahanan, Jokowi mempunyai hambatan internal terkait budaya "asal bapak senang" (ABS). Untuk itu, Fahmi melihat, kesempatan ini juga bisa jadi salah satu ajang pembuktian Prabowo untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Menyelesaikan dan menunjukkan bagaimana kultur yang mesti dibangun dalam upaya menjawab tantangan sektor pertahanan," ujar Fahmi.
Tapi di atas semua itu, kata dia, yang terpenting adalah soal identifikasi dan inventarisasi ancaman ke depan. Seharusnya, target, agenda, dan prioritas diukur dan disusun dari indentifikasi dan inventarisasi ancaman ke depan agar tak jauh panggang dari api. "Termasuk juga untuk menilai, apakah sosok menterinya kompeten untuk mengelola atau tidak," tutur dia.
Sebelumnya, dalam jumpa pers usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Senin, Prabowo Subianto mengatakan diminta oleh presiden untuk masuk ke kabinet menteri. Santer disebut dia bakal mengisi posisi Menteri Pertahanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
