REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris menilai salah satu evaluasi penting dari kinerja periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kurang fokus pada pada janji kampanyenya. Misalnya revolusi mental, pertumbuhan ekonomi tujuh persen, penuntasan kasus HAM masa lalu, memperkuat KPK, menjadikan Indonesia poros maritim dunia hingga akhir jabatan belum menunjukkan hasil signifikan.
"Lima tahun ke depan, Presiden Jokowi tidak hanya dituntut menunaikan janji-janji yang dibuat pada saat Kampanye Pilpres 2019, tetapi juga menuntaskan janji dan agenda pembangunan yang belum terselesaikan di periode pertamanya," ungkap Fahira dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Selasa (22/10).
Menurut Fahira, beban ganda ini hanya bisa diurai jika Jokowi mampu setia pada janji kampanye dan tetap fokus kepada agenda pembangunan yang sudah digariskannya. Jangan seperti pada periode pertama yang tidak signifikan hasilnya, seperti revolusi mental tidak ada kabar, juga ekonomi meroket ternyata cuma angan. Penguatan KPK dan pemberantasan korupsi yang kian tak tentu arah.
"Mimpi menjadikan Indonesia poros maritim di dunia, malah yang banyak diresmikan jalan tol. Janji mewujudkan kedaulatan pangan, malah kran impor pangan dibuka begitu lebar. Periode kedua ini Pak Jokowi menanggung beban ganda,” tegasnya.
Kemudian, kata Fahira, janji penuntasan kasus HAM masa lalu yang tidak mengalami kemajuan berarti saat ini malah bertambah dengan desakan pengusutan tuntas meninggalnya lima demonstran yang menolak revisi UU KPK. Sementara janji penguatan KPK dan pemberantasan korupsi lima tahun ke depan akan terus dibayangi ketidaktegasan Jokowi terhadap pasal-pasal yang dinilai melemahkan KPK dalam UU KPK terbaru yang sudah resmi berlaku.
Fahira mengatakan, bukan hanya kurang fokus, terhadap agenda pembangunan yang sudah ditetapkan, Presiden Jokowi juga terkadang menjalankan program pembangunan yang tidak ada dalam rencana pembangunan nasional. Bahkan program yang tidak ada ini malah dijadikan program prioritas. Salah satu contohnya adalah keinginan keras Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
“Tidak ada di janji kampanye, tidak ada di RPJMN, tiba-tiba jadi program prioritas. Jalankan pemerintahan tidak bisa spontanitas seperti itu. Ini kan soal mengelola negara dan ratusan juta rakyat," kritik Fahira.
Selanjut, Fahira mengingatkan, jika periode kedua masih kurang fokus, lima tahun ke depan, Indonesia tidak akan mengalami lompatan kemajuan. Maka dengan demikian, saat ini tergantung kepada Presiden Joko Widodo sendiri, selama memimpin negeri ini mau dikenang sebagai apa.]
Ikuti Whatsapp Channel Republika
