REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akhirnya tuntas setelah berjalan alot akhir pekan kemarin. Hasilnya, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 berhasil menguasai Komisi III bidang hukum dan Komisi V bidang infrastruktur. Selain dua komisi tersebut, PDIP juga mendapatkan jatah ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, dan perikanan. Bahkan, PDIP juga memimpin Badang Anggaran (Banggar).
Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto mengaku, fraksinya masih belum puas dengan pembagian AKD ini. Sebab, sebelumnya PDIP juga mengincar posisi ketua Komisi VIII tentang agama dan sosial serta bidang pendidikan dan kebudayaan di Komisi X. "Ditanya puas, hidup mana pernah puas. Kita hanya jalanin tugas, udah itu aja," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/10).
Utut menambahkan, PDIP mengincar komisi yang bersentuhan langsung dengan kekuatan elektoral mereka untuk menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Namun, PDIP mengaku sudah menerima pembagian AKD yang sempat buntu pada Jumat (18/10) lalu. "Apa pun hasilnya, kita terima," ujarnya.
Selain PDIP, Nasdem juga berhasil merebut dua kursi ketua komisi. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, fraksinya dipercaya untuk memimpin komisi bidang energi di Komisi VII dan Komisi IX bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. "Komisi mana saja, kalau sudah ditunjuk Nasdem di Komisi VII, Komisi IX itu baik," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut dia, yang paling penting dilakukan yaitu kerja sama politik di DPR. Apalagi, ada juga perwakilan kader Nasdem yang menduduki kursi wakil ketua di komisi lain. "Yang penting kan di DPR itu adalah partisipasi anggota ya, bukan saja pimpinan, bagaimana partisipasi dan pelibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan dan rapat," ujarnya.
Apa yang didapatkan Nasdem ini sesuai dengan target awal mereka untuk menguasai komisi energi. Padahal, Komisi VII juga menjadi incaran Fraksi Gerindra.
Gerindra sendiri mengaku tak kecewa karena tidak mendapatkan kursi ketua komisi. Mereka cukup puas dengan mendapatkan kursi ketua Badan Legislasi (Baleg) dan ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). "Ini kan soal pilihan, kita bisa saja dapat kursi ketua komisi, tapi pimpinan (Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad) memutuskan untuk memilih ketua Baleg yang merupakan jantung DPR. Kami bersyukur," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR, Andre Rosiade.
Andre menjelaskan, posisi ketua Baleg dinilai sangat strategis. Menurut mereka, fungsi legislasi menjadi fungsi utama DPR selain pengawasan dan anggaran. Partai Gerindra juga tak keberatan dengan sistem pembentukan AKD berdasarkan jumlah suara pada Pemilu 2019.
"Pembagian ini (AKD) cukup objektif karena berdasarkan proporsi jumlah kursi yang masing-masing dimiliki oleh parpol di DPR," ujar Andre. Partai berlambang kepala Garuda itu juga mendapatkan sembilan kursi wakil ketua komisi di DPR.
Berbeda dengan Gerindra, Fraksi Partai Demokrat mengaku pasrah dengan pembagian AKD. Menurut partai berlambang mercy itu, pembagian AKD ditentukan oleh partai pemenang Pemilu 2019. "Kan yang menentukan (pembagian AKD) adalah parpol yang menang pemilu," kata anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.
Sejumlah anggota dewan bersama para kerabat dan keluarga memadati tangga gedung nusantara usai sidang paripurna dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR,DPD dan MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/10).
Ia menjelaskan, Demokrat tidak dapat berbuat banyak dalam pembentukan AKD, baik lewat mekanisme musyawarah mufakat maupun pemungutan suara atau voting dalam penentuan jatah AKD masing-masing fraksi.
"Kalau pakai voting kita kalah juga, lewat musyawarah mufakat juga, ya suka-sukalah," ujarnya. Demokrat kehilangan kursi ketua Komisi IX yang diduduki pada periode lalu dan harus puas mendapatkan kursi ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) serta ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
Sementara, Ketua Fraksi PKB DPR Cucun A Syamsurizal mengaku puas dengan pembagian AKD. PKB berhasil mengamankan kursi ketua komisi bidang UMKM dan pendidikan. Ini adalah komisi yang mereka incar sejak awal. "Dengan jumlah penduduk yang banyak ini, kita harus betul-betul sinergi antara usaha kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah, ini harus benar-benar stabil," katanya.
Di lain pihak, Fraksi PKS hanya mendapatkan kursi ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku pihaknya memang tidak puas dengan pembagian AKD. Namun, ia mengklaim, PKS menerima jatah ini untuk kepentingan yang lebih besar.
Menurut dia, hal tersebut perlu dipertontonkan kepada rakyat bahwa PKS tidak hanya berebut posisi-posisi dan jabatan-jabatan. "Kita harus fokus bekerja untuk rakyat, untuk kesejahteran rakyat karena kita hadir di DPR dipilih oleh rakyat," ujarnya menegaskan. N febrianto adi saputro/nawir arsyad akbar ed: agus raharjo
Komposisi Pimpinan AKD:
Fraksi PDIP: ketua Komisi III, ketua Komisi IV, ketua Komisi V, ketua Banggar, dan 11 wakil ketua
Fraksi Partai Golkar: ketua Komisi I, ketua Komisi II, ketua Komisi XI, dan 10 wakil ketua
Fraksi Partai Gerindra: ketua Baleg, ketua BKSAP, dan 9 wakil ketua
Fraksi Partai Nasdem: ketua Komisi VII, ketua Komisi IX, dan 8 wakil ketua
Fraksi PKB: ketua Komisi VI, ketua Komisi X, dan 7 wakil ketua
Fraksi Partai Demokrat: ketua BURT, ketua BAKN, dan 4 wakil ketua
Fraksi PKS: ketua MKD, 6 wakil ketua komisi
Fraksi PAN: ketua Komisi VIII, 5 wakil ketua komisi
Fraksi PPP: 4 wakil ketua komisi
Sumber: Pusat Data Republika
Ikuti Whatsapp Channel Republika
