REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Anggota DPR dari Komisi VI Fraksi PKS Nevi Zuairina mengatakan masyarakat Indonesia menantikan kerja nyata Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang baru saja dilantik kemarin, Ahad (20/10) di Gedung MPR. Nevi berharap selama lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf rakyat Indonesia mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Yang nantinya akan membawa rasa bahagia pada diri rakyat.
"Kami masyarakat Indonesia, menunggu kerja nyata yang bukan saja membawa kesejahteraan, namun kami bangsa Indonesia menunggu pemimpin negara kita membawa kebahagiaan kepada rakyatnya dengan memberi rasa aman, tentram dan damai di manapun berada," Nevi Zuairina kepada Republika, Senin (21/10).
Nevi yang merupakan Ketua TP-PKK Sumbar mencatat lima poin pada pidato Presiden Jokowi usai dilantik di MPR kemarin. Yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
Menurut Nevi kelima poin tersebut merupakan objek vital pada instrumen pembangunan bangsa agar membawa Indonesia menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera.
Nevi berharap, pemerintah yang dipimpin Jokowi-Ma'ruf akan memperhatikan proses dan hasil sebagai satu arah tujuan untuk mewujudkan lima point dalam pidato presiden tersebut. Istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini menyoroti pada point penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi.
Nevi menyebut sudah lebih 74 tahun negara merdeka, masalah regulasi ini tidak ada yang kokoh dalam memberikan kepuasan pada masyarakat. Misalnya kata dia pada upaya merevisi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang berani untuk mewujudkan kepuasan masyarakat banyak. Menurut Nevi, Revisi diperlukan karena ada ada nilai yang menghambat terciptanya lapangan kerja dan mewujudkan kesejahteraan UMKM.
Nevi juga berkomentar terkait transformasi ekonomi yang dicanangkan presiden. Pada tahun 2020, Indonesia kata Nevi akan menghadapi sebuah tantangan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah yang sangat luas dan terpisah pada pulau-pulau. Menurut Nevi, transformasi ekonomi ini sangat tergantung dari sumber daya alam yang diubah menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern sehingga mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bagsa.
"Ini tantangan bagi SDM muda atau bonus demografi dan peluang apakah akan menjadi pelaku pembangunan atau hanya sebagai pengangguran," ucap Nevi.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani, berharap sejumlah pekerjaan rumah dapat diselesaikan oleh Jokowi-Ma'ruf dalam lima tahun ke depan.
Itu artinya menurut Netty masih banyak persoalan yang membuat rakyat kecewa terhadap pemerintah. Netty juga mengutip pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 5 persen pada 2019. Padahal target yang ditentukan adalah 8 persen.
Netty mengatakan, stagnasi pertumbuhan ekonomi itu akan memberikan dampak sosial ataupun sosio-kultural. Seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
"Padahal menurut rilis BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sudah sebesar 9,41 persen dengan jumlah penduduk miskin 25,14 juta jiwa," ujar Netty.
Oleh karena itu, kata Netty, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin harus menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus mereka untuk lima tahun ke depan. Sebab, kesejahteraan di masyarakat saat ini dinilainya belum merata di banyak wilayah.
Netty meminta Jokowi-Ma'ruf agar bercermin pada statistik kegagalan periode lalu utk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia pada lima tahun ke depan.
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin juga diingatkan soal komposisi tenaga kerja Indonesia. Di mana saat ini masih didominasi lulusan SD dan SMP, yaitu sebanyak 75,37 juta orang atau 58,7 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
