REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah dilantik pada Ahad (20/10), Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan untuk mengumumkan susunan kabinet pemerintahan 2019-2024. Jokowi mengakui susunan kabinet pada periode kedua ini akan menampilkan banyak wajah baru. Namun, Presiden juga mengakui masih ada nama-nama menteri di Kabinet Kerja yang dipertahankan.
Namun, ia juga menyebut, tak sedikit pula menteri di kabinetnya yang pertama masih akan dipertahankan. "Masih, masih banyak (menteri lama). Tapi, yang baru lebih banyak," tutur Jokowi sebelum menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden di gedung MPR, Ahad (20/10).
Jokowi enggan menjawab saat ditanya apakah akan ada perubahan nomenklatur kementerian. Ia hanya meminta agar masyarakat bersabar menunggu pengumuman resmi jajaran kabinetnya nanti.
Presiden Jokowi berencana mengumumkan nama-nama menteri yang akan masuk dalam kabinetnya pada Senin (21/10) pagi. Pengumuman dilakukan pada Senin pagi karena pada sore harinya Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan terbang ke Jepang menghadiri penobatan kaisar Jepang.
"Sudah rampung. Besok (Senin) pagilah saya kenalkan," ujar dia, kemarin. Dalam susunan Kabinet Kerja Jilid II yang akan dikenalkan ini, Jokowi sempat mengonfirmasi latar belakang sosok-sosok yang dipilihnya. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, sekitar 16 kursi menteri di kabinetnya mendatang akan diisi oleh sosok yang berlatar belakang partai politik.
"Ya kurang lebih (16 posisi menteri untuk parpol). Saya belum ngitung. Kurang lebih," tutur Presiden yang diusung partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ini. Jokowi juga menegaskan, susunan kabinet yang dibuatnya sudah final dan tidak akan diubah lagi menjelang detik-detik pengumumannya. Namun, untuk susunan nomenklatur, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku masih memungkinkan untuk diubah.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur itu dilakukan setelah adanya masukan kepada Jokowi. "Ada beberapa nomenklatur yang diubah oleh Bapak Presiden karena dalam beberapa statement-statement Presiden itu setelah ada pertemuan, kemudian saran dan masukan," tutur Ngabalin.
Ia menambahkan, beberapa nomenklatur yang diubah antara lain lembaga dan badan negara. Ngabalin meyakini susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin akan memenuhi unsur geopolitik. Termasuk di dalamnya berisi orang-orang dari kalangan kampus, profesional, dan milenial. Pengalaman yang dimiliki Jokowi selama lima tahun lalu juga membuat Ngabalin optimistis Presiden dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).
Sementara itu, sejumlah partai KIK mengaku belum mendapat pemberitahuan terkait susunan Kabinet Kerja Jilid II. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku belum diberi tahu siapa saja sosok yang akan mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf untuk lima tahun ke depan.
"Terus terang saja yang paling lucu ini Nasdem tidak dikasih tahu, belum. Belum ada sampai hari ini. Acaranya padat sekali ya," ujar Paloh di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (20/10).
Terakhir bertemu Jokowi, Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem mengaku belum membicarakan soal kabinet. "Belum ada bicara soal kursi kabinet, saya jujur pada kalian. Kalau pasukan di bawah tanya di kementerian mana, saya sebagai ketua umum gak tahu," katanya menegaskan.
Namun, Nasdem mengaku nama kadernya, Viktor Bungtilu Laiskodat, memang berpotensi mengisi salah satu posisi menteri. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut bukan orang baru di kancah politik nasional. "Mau ditaruh di mana saja siap, tapi itu sekali lagi, kita tunggu keputusan Presiden," ujar Plate.
Terpisah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim tak ambil pusing soal susunan kabinet untuk lima tahun ke depan. "PPP memang posisinya itu kita serahkan sajalah. Kita sudah tidak ambil pusing lagi mau dapat berapa dan mau posnya apa," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Ahad (20/10).
Ia membantah adanya negosiasi terkait kursi di kabinet berjalan alot. Pasalnya, PPP menyerahkan segala keputusan terkait hal tersebut kepada Jokowi. "Kan hal yang sama-sama harus dipertimbangkan begitu. Makanya PPP tidak mau pusing. Kita pasrah sajalah sudah," ujar Arsul.
Sementara itu, isu munculnya nama Fadli Zon dalam jajaran kabinet untuk mewakili Gerindra dibantah yang bersangkutan. Wakil Ketua Umum Gerindra itu menampik kabar penunjukan dirinya sebagai menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf. Ia menyebutkan, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. "Enggaklah, itu isu-isu. Saya kira itu hak prerogatif Presiden," ujar Fadli.
Fadli mengaku tengah menunggu hasil konfigurasi politik ke depan. Terkait di mana posisi Partai Gerindra, ia menyampaikan, penentuan untuk itu semuanya sudah diserahkan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. N dessy suciati saputri/sapto andika candra/nawir arsyad akbar/febrianto adi saputro/ronggo astungkoro ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika