Ahad 20 Oct 2019 17:50 WIB

Jokowi akan Bangun Infrastruktur dan Undang Talenta Global

Jokowi ingin membangun SDM pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita
Presiden Joko Widodo memberikan salam usai memberikan pidato awal masa jabatan presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo memberikan salam usai memberikan pidato awal masa jabatan presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur pada lima tahun pemerintahannya ke depan. Selain itu, pembangunan SDM juga akan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

Dalam pidato pelantikannya, Jokowi mengatakan program pembangunan infrastruktur tersebut penting dilakukan agar dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian rakyat. "Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," kata Jokowi saat acara pelantikan, Jakarta, Ahad (20/10). 

Baca Juga

Jokowi juga ingin membangun SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan juga menguasai iptek. "Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan," jelas dia.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia, pemerintah juga memerlukan sokongan dana yang besar. Salah satunya melalui optimalisasi kerjasama dengan industri-industri.

"Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," ucap Jokowi. 

Selain itu, Presiden juga memprioritaskan tiga program lainnya untuk pemerintahan periode keduanya ini, yakni penyerdehanaan birokrasi, penerbitan dua UU Omnibus Law, dan transformasi ekonomi. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement