REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS DPR menyatakan siap untuk tetap mengambil jarak kritis dalam mengawasi program dari Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Jarak kritis ini sebagai langkah untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan jarak kritis tersebut merupakan konsekuensi berdemokrasi. Untuk itu, dia mengatakan, semua kritikan akan berdasarkan atas argumentasi dan data yang memadai.
"Kita akan mengkoreksi yang salah, mendukung yang baik. Menghindari sikap yang menganggap semua salah dan semua benar. Selama lima tahun kemarin Fraksi PKS punya banyak catatan kritis-konstruktif terhadap kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan," ujar legislator asal Banten ini dalam keterangan tertulisnya yang diterima Ahad (20/10).
Ia juga berpendapat negara sesungguhnya punya potensi yang besar, tetapi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tidak bisa dikelola sendiri dan butuh peran serta semua pihak, termasuk yang mengawasi dan mengkoreksi secara kritis dan konstruktif.
Pada kesempatan itu, meminta Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf Amin membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh elemen bangsa, di antaranya merajut kembali ikatan yang sempat tercerai berai karena sengitnya suasana kampanye. Jika hal itu bisa terwujud maka sesungguhnya akan menjadi modal sosial.
"Kompetisi politik kita saat ini adalah berlomba-lomba mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat secara serius, mengawal hadirnya pemerintahan yang bersih, efisien dan berdaya saing," tegas Jazuli.
Selanjutnya, ia mengucapkan selamat atas pelantikan Joko widodo dan KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Ia tetap mendorong keduanya berkomitmen menunaikan seluruh janji kampanye dan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih baik.
"Fraksi PKS DPR RI mengucapkan selamat kepada Ir Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin yang telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Semoga dapat menghadirkan kebijakan dan program yang lebih berpihak kepada rakyat agar terwujud Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
