REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memutuskan untuk tidak berdemonstrasi saat pelantikan Presiden digelar di Gedung DPR/MPR pada Ahad (20/10). Mereka akan kembali turun ke jalan pada Senin (21/10), sehari setelah pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Dalam naskah pernyataan sikapnya, BEM SI mengatakan bahwa penyampaian pendapat dengan cara menghalangi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah cara yang bermartabat. Mereka pun menegaskan bawah tak terlibat sama sekali jika ada upaya penghalangan pelantikan.
"Pelantikan pemerintahan baru menjadi sebuah momen penting untuk mengubah arah bangsa. Kami memandang, bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan momen penting, hasil dari proses demokrasi yang wajib kita hormati bersama," bunyi pernyataan sikap itu yang diterima Republika.co.id.
Oleh karena itu, BEM SI akan kembali turun ke jalan sehari usai pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, tuntutan mereka belum dipenuhi oleh Presiden Jokowi.
"Gerakan ini hanya akan usai ketika setiap aspirasi publik telah menjadi kebijakan pemerintah yang konkret," bunyi pernyataan sikap yang ditandatangani Kordinator Pusat BEM SI Muhammad Nurdiansyah.
Tuntutan utama BEM SI adalah meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU KPK yang telah resmi berlaku sejak 17 Oktober lalu. Mereka juga menuntut agar pemerintah mengatasi kebakaran lahan yang masih terjadi. Serta melakukan reforma agria sejati lantaran saat ini masih banyak terjadi konflik lahan.
"Eskalasi gerakan tidak boleh berhenti hanya karena pergantian pemerintahan baru. Gerakan ini hanya akan usai ketika setiap aspirasi publik telah menjadi kebijakan pemerintah yang konkret," kata BEM SI.
Majalis Permusyawaratan Rakyar (MPR) akan melantik Joko Widodo dan Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, pada hari ini pukul 14.30 WIB. Setidaknya 17 kepala negara sahabat telah mengonfirmasi untuk hadir.
Pengamanan untuk pelantikan pun sudah disiapkan di kawasan kompleks parlemen. Sebanyak 31 ribu pasukan TNI-Polri dikerahkan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga melarang semua bentuk unjuk rasa dilakukan hingga tanggal 20 Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
