REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Hendri Satrio dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memperkirakan sejumlah nama menteri akan tetap bertahan dan kembali memerintah di kabinet pemerintahan Joko Widodo berikutnya 2019-2024. Qodari memrediksi nama-nama yang masih menjabat menjadi menteri di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil karena program sertifikasi itu berjalan sesuai yang diminta presiden Joko Widodo.
"Kemudian saya juga menduga Bambang Brodjonegoro akan tetap di pemerintahan karena saat menjabat menjadi Kepala Bappenas, dia yang memegang cetak biru pemindahan ibu kota. Artinya kalau Kepala Bappenas diganti akan terjadi ketidaksinambungan," katanya saat mengisi acara diskusi bertema "Teka-Teki Menteri dan Koalisi", di Jakarta, Sabtu (19/10).
Kemudian, dia menduga tokoh-tokoh partai politik (parpol) Partai Dekokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti Ryamizard dan Boedi Gunawan akan tetap menjadi petahana di kursi menteri. Kemudian, dia melanjutkan, politikus partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartato dan Agus Gumiwang, dari PKB Hanif Dhakiri, Nasdem Victor Laiskodat, PPP Suharso Munoarfa, Gerindra Prabowo dan Edhie Prabowo, dan Menhub Budi Karya Sumadi juga akan menjadi menteri. "Sementara kalau dari Partai Demokrat, saya belum berani simpulkan," ujarnya.
Sementara itu, Hendri memperkirakan, menteri yang akan bertahan di kabinet pemerintahan Joko Widodo di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki peluang 50:50. Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga diduga bisa memasuki kabinet.
Sementara itu dia melanjutkan, kursi menteri dari partai politik jika merujuk pernyataan presiden Joko Widodo yaitu partai Golongan Karya (Golkar) tiga menteri, menteri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tiga kursi, menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dua orang. Sisanya ia meragukan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa kembali menjabat di kursi menteri.
Sementara itu, ia menduga jabatan wakil menteri (wamen) juga bisa diisi dari kalangan partai politik. "Tapi pesan saya ke Pak Jokowi antara wamen dan menterinya harus satu partai politik, yang paling penting ada singgungan antara eksekutif dan legislatif beberspa perubahan UU seperti undang-undang (UU) pemindahan ibu kota; UU APBN, UU Ibu kota," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika