REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan menambah anggaran untuk terus menurunkan balita bertubuh pendek (stunting) di 2020 mendatang. Selain menambah anggaran, pemerintah juga menambah kabupaten yang mendapatkan prioritas penanganan stunting menjadi 390 kabupaten/kota pada 2020.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, riset kesehatan dasar (riskesdas) 2018 lalu menunjukkan angka stunting di Indonesia masih 30,8 persen. Saat ini, angka tersebut turun menjadi 27,67 persen. Namun, angka tersebut masih di atas ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen.
"Karena itu kami juga menambah kabupaten yang jadi tempat prioritas penanganan stunting," ujarnya, akhir pekan kemarin.
Pemerintah telah melakukan pemetaan daerah mana yang angka stunting-nya tinggi. Daerah hasil pemetaan itulah yang akan diintervensi.
Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto menambahkan, pemerintah secara bertahap memprioritaskan kabupaten-kabupaten yang mendapat intervensi penanganan stunting. Tahun lalu, 100 kabupaten jadi prioritas penanganan stunting. Pada tahun ini, jumlahnya bertambah menjadi 160 kabupaten/kota. Pada tahun depan, kabupten/kota yang mendapat prioritas menjadi 390 daerah.
"Kemudian dua tahun lagi targetnya kami sudah cover semua kabupaten/kota yang menjadi prioritas menangani stunting," katanya.
Supaya strategi ini berhasil, harus ada penguatan dari sisi perencanaan yaitu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ia menegaskan, daerah harus bisa mengidentifikasi program penanganan stunting hingga desa.
"Karena kita tidak tahu ada program apa saja di desa itu dan sulit melakukan evaluasi atau monitor pelaksanaannya," katanya. Ia berharap dengan upaya-upaya ini, angka stunting di Indonesia bisa ditekan menjadi 19,4 persen hingga akhir 2024 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika