REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerindra mengakui adanya perbedaan konsep antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Namun, Gerindra mengklaim, konsep kedua tokoh itu memiliki tujuan yang sama.
"Tentu saja capresnya berbeda, tapi konsepnya sama. Cuma kan tujuannya pasti sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau kami ke Bandung ada yang lewat tol, ada yang lewat Cianjur, kan tujuannya sama, silakan dikomunikasikan," ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).
Pernyataan Riza terkait dengan upaya Prabowo Subianto yang menawarkan ke Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi), untuk mengadopsi konsep dan gagasannya. Sejumlah pihak menilai, konsep Prabowo dan Jokowi berbeda dan tak bisa lantas digabungkan.
Namun Riza menilai, konsep tersebut bisa dikomunikasikan. "Jadi itu bisa saja, memang konsep tidak mungkin sama, tapi fokusnya pasti beda strategi dan cara. Tapi tujuan sama. Begitu dipersatukan dilihat, konsep itu kan bisa diimplementasi dengan berbagai syarat," ujar dia.
Riza menambahkan, Gerindra tetap menghargai dan menghormati visi dan misi Jokowi dengan partai koalisinya. Namun, Gerindra beranggapan, bila dua konsep ini dipersatukan, maka akan memberikan hasil yang positif.
Adapun konsep yang diajukan Prabowo yakni soal ketahanan pangan, pertahanan dan keamanan yang kuat, energi, penyediaan air dan pemerintahan yang kuat."Pak Prabowo menyampaikan ini sebagai gagasan. Silakan mau dipakai boleh, tidak ya boleh," ujar Riza menambahkan.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, ada perbedaan konsep yang diusung Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan Mardani terkait manuver Prabowo yang merapat dengan koalisi Joko Widodo. "Konsep Pak Prabowo itu berbeda. Betul (berbeda), jadi agak lucu," ujar Mardani dalam diskusi yang digelar di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).
Mardani menyinggung, saat kampanye, banyak sekali kritik yang dilontarkan oleh Prabowo pada Jokowi. Hal tersebut, kata Mardani, semakin menunjukkan adanya perbedaan konsep.
Mardani yang kerap menegaskan sikap PKS tetap oposisi itu juga mengatakan, partai politik perlu belajar memiliki etika publik dan logika demokrasi. Artinya, seharusnya para partai politik ataupun tokoh politik harusnya memperjuangkan apa yang menjadi janjinya saat kampanye. Hal ini, kata Mardani, pun tetap bisa diperjuangkan dari luar pemerintahan.
"Ketika kami mengatakan bahwa proposal kami misalnya mengatakan A bisa 7 persen, Pak Jokowi 5 persen. Proposal kami untuk bangun swasembada pangan gini, Pak Jokowi seperti itu. Ya nanti kami perjuangkan itu di oposisi, sehingga misal Pak Jokowi yang tadinya 5 jadi 6. Harusnya kalau kami yang menang jadi 7," jelas Mardani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
