REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Jumlah titik kumuh di Kota Bekasi belum berkurang. Meskipun demikian, dalam satu tahun terakhir, Pemkot Bekasi melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) telah mengurangi luas wilayah kumuh. Jika sebelumnya terdapat 450 hektare, saat ini, angka tersebut telah berkurang menjadi 350 hektare.
Kepala Disperkimtan Kota Beksi, Jumhana Luthfi membenarkan, pihaknya belum dapat mengurangi jumlah titik kumuh di Kota Bekasi. Meskipun demikian, ia mengaku, luas titik kumuh tersebut telah berkurang sekitar 100 hektare, Kamis (17/10).
"Jadi 112 titik itu tidak semuanya bisa kita cover. Kita hanya memperkecil gitu. Nah ini kita lihat perkembangan yang awalnya 112 titik itu ada 450 hektare, sekarang (dari 112 titik tersebut) tinggal 350 hektare. berarti kan 100 hektare sudah mulai berkurang," kata Jumhana Luthfi kepada awak media.
Kemudian, terkait keberadaan titik tersebut, ia tidak merinci lokasinya. Ia hanya menyebutkan, keberadaan titik tersebut hampir merata di seluruh kecamatan di Kota Bekasi. "Tersebar di 10 kecamatan, kan semuanya 12 kecamatan, jadi hampir setiap kecamatan ada," kata dia.
Sedangkan terkait dengan kendala pengurangan titik kumuh tersebut, Luthfi mengatakan, pengurangan titik kumuh masih memerlukan dukungan masyarakat. Ia beralasan, pemusnahan titik kumuh harus dibarengi dengan perubahan kebiasaan masyarakat.
"Kadang-kadang kita bangun fisiknya tapi tidak digunakan oleh masyarakat. Contohnya MCK, waktu saya masih di Bappeda, kita bangun MCK untuk bersama tapi malah tidak dipakai," ujar dia.
Selain itu, ia pun menyampaikan, pengurangan titik kumuh juga menyesuaikan ketersediaan anggaran. Ia melanjutkan, selama ini anggaran untuk pengurangan titik kumuh mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar. "Kan yang dibangun itu macam-macam. Mulai rumah tidak kayak huni, sanitasi, masyarakatnya, terus septictank komunal, termasuk air bersihnya," ucap Luthfi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika