REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh-tokoh muda yang memiliki prinsip result oriented dalam etos kerjanya dinilai layak berada di kebinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam hal ini, pengamat menilai Wishnutama menjadi salah satu kandidat yang cocok sebagai salah satu menteri Jokowi.
Pengamat ekonomi dan Senate Indonesia Marketing Association, Fritzs Simandjuntak menilai, Wishnutama memiliki karakteristik yang dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Maka dia menjadi salah satu kandidat yang dianggap mampu mengatasi tantangan jangka pendek di bidang ekonomi.
"Jika bicara siapa tokoh muda yang punya kemampuan untuk itu, saya melihat ada pada diri Wishnutama," ujar Fritzs Simandjuntak dalam keterangannya, Sabtu (19/10).
Adapun rekam jejak Wishnutama, ia dinilai sukses sebagai seorang profesional di industri media televisi. Selain itu, Wishnutama yang bekerja sama dengan Erick Thohir di Gelaran Asian Games dinilai sukses menyelenggaraan upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018.
Menurut Fritzs, kreatifitas dan kemampuan manajerial pria yang bernama lengkap Wishnutama Kusubandio itu, juga menjadi kredit poin tersendiri, terutama jika dipercaya untuk menangani ekonomi kreatif.
"Bidang pariwisata sebagai sumber devisa non migas Indonesia masih memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan. Terobosan-terobosan untuk menaikkan nilai tambah pariwisata Indonesia secara ekonomi hanya bisa dihasilkan oleh tokoh-tokoh muda yang kreatif, penuh inovatif, dan orientasi pada hasil yang langsung nyata dirasakan," tambahnya.
Meski mengakui kesuksesan beberapa tokoh muda sebagai enterpreuner, namun Fritzs tetap menyarankan agar prinsip kehati-hatian tetap diutamakan dalam memilih enterpreuner sebagai anggota kabinet. Hal tersebut terkait dengan santernya nama Nadiem Makarim, CEO Gojek Indonesia sebagai kandidat menteri.
Fritzs mencontohkan, saat mantan PM Malaysia, Najib Razak memilih beberapa tokoh muda yang lulusan luar negeri atau pernah bekerja di perusahaan-perusahaan internasional ternama dalam pemerintahannya selama periode 2009-2018, ternyata banyak pula yang gagal dan rontok di tengah jalan. "Bagaimanapun ada perbedaan antara bekerja di perusahaan, terlebih di perusahaan sendiri, dengan bekerja di pemerintahan. Ada banyak aturan dan pertimbangan sehingga eksekusi jauh berbeda," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika