REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perlunya terus menjaga penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. JK mengingatkan Indonesia harus lebih dahulu menegakkan HAM di dalam negeri, sebelum memperjuangkan HAM di luar negeri.
Itu disampaikan JK setelah Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 mendatang.
"Jangan lupa ada juga resikonya, kita harus menjaga HAM dalam negeri lebih baik. Jangan kita anggota HAM kemudian ada HAM dalam negeri, nah itu sulit," ujar JK di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (18/10).
JK pun meminta Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait mengantisipasi resiko tersebut dengan menjaga ketertiban dalam negeri. Namun demikian, JK mengapresiasi kembali terpilihnya Indonesia dalam anggota Dewan HAM PBB, di samping juga Dewan Keamanan PBB.
"Harapannya tentu kita akan berfungsi tetapi jangan lupa ada juga resikonya," ujar JK.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku bersyukur dengan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB dengan suara paling banyak.
Retno pun mengapresiasi kerja semua pihak yang telah berupaya hingga terpilihnya Indonesia.
"Insya allah amanah, tanggung jawab ini akan kita tunaikan dengan baik, jadi terima kasih atas semua dukungan yang diberikan. Karena ini bukan hanya kerja para diploma tapi banyak pihak termasuk Pak JK tentunya yang ikut melobi sana sini untuk keanggotaan kita di Dewan HAM," ujar Retno.
Dengan demikian, tahun depan Indonesia akan berada di dua keanggotaan yakni Anggota Dewan HAM dan juga Dewan Keamanan.
"Dan demikian Pak JK untuk tahun depan kita tidak hanya duduk di Dewan Keamanan tapi juga di Dewan HAM PBB," ujarnya.