REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Parameter Politik Indonesia menyebutkan, sebanyak 40,5 persen masyarakat tak setuju Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto gabung pemerintahan Jokowi. Sementara, lanjut dia, masyarakat yang setuju Prabowo masuk koalisi Jokowi sebesar 32,5 persen dan masyarakat yang tidak menjawab 27 persen.

"Mayoritas masyarakat tidak setuju Gerindra koalisi, tidak mau Prabowo bagian dari pemerintahan Jokowi," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kantor Parameter Politik Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Adi menuturkan, penolakan keras disuarakan secara konsisten oleh basis pemilih PDIP, Nasdem, Gerindra, dan PKS. Sedangkan basis pemilih partai lain relatif lebih cair dan moderat menyatakan setuju termasuk PAN dan Demokrat.

Selain itu, anggota ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan setuju Prabowo gabung Jokowi. Namun, Persatuan Islam, Front Pembela Islam, dan Persatuan Alumni 212 tidak setuju Prabowo bagian dari pemerintahan Jokowi.

Adi menuturkan, publik yang setuju beranggapan bahwa pilpres sudah usai sehingga tidak perlu melanjutkan perselisihan. Kemudian, masyarakat menganggap bergabungnya Gerindra dapat turut membantu menguatkan pemerintahan Jokowi dalam membangun bangsa.

Sementara, lanjut dia, yang tidak setuju Prabowo gabung koalisi karena belum mampu menerima kekalahan saat pilpres dan masih menganggap Joko Widodo curang. Publik juga berharap dengan tidak bergabungnya Gerindra akan ada penyeimbang di luar pemerintah.

"Muncul juga data tentang ketidaksukaan antarpemilih Joko Widodo dan Prabowo," tutur Adi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika