REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berjanji akan menindaklanjuti beberapa permintaan masyarakat Suku Dayak di Kalimantan. Ini terkait pemberian lahan seluas limahektare per keluarga dan lapangan pekerjaan.
Ia mengatakan pihaknya akan menyampaikan keinginan masyarakat Dayak untuk diberikan lahan seluas lima hektare per keluarga beserta sertifikat gratis dan adanya hutan adat minimal 10 hektare kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar bisa diakomodasi dengan baik.
“Tentunya nanti akan kami sampaikan ke Kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut,” katanya saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).
Di sisi lain, ia belum dapat memastikan luas lahan yang akan disiapkan oleh pemerintah. Sebab hal tersebut merupakan kewenangan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. "Itu Menteri ATR yang lebih bisa menjawab," ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan berbagai pembangunan ibu kota baru tidak hanya fokus mengembangkan wilayah inti yang menjadi tujuan, melainkan juga berbagai wilayah kota penyangga di sekitarnya. Serta, pemerintah juga telah mempertimbangkan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk lokal.
“Termasuk bagaimana caranya membangun masyarakat lokal sehingga mereka nanti bisa berbaur dengan mudah di ibu kota baru tersebut,” katanya.
Sementara itu, terkait permintaan masyarakat Suku Dayak yang ingin diprioritaskan dengan diberikan porsi lebih pada lapangan pekerjaan di ibu kota baru juga akan ditindaklanjuti oleh Bambang.
Ia mengatakan bahwa pemerintah memang membutuhkan partisipasi dari semua pihak selama masa pemindahan ibu kota baru dan akan mendahulukan adanya ketersediaan tenaga kerja dari penduduk lokal.
Bambang menambahkan, pihaknya akan memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat lokal dalam waktu dekat sehingga jika ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah jadi mereka akan mendapat peluang yang baik.
“Itu pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begitu besar tapi pada saat yang sama akan diberikan pelatihan sehingga saat kotanya beroperasi tetap mendapat peluang bekerja yang baik,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dagut H Djunas berharap pemerintah bisa memberikan lahan seluas lima hektare per keluarga dan 10 hektare hutan adat untuk 285 desa masyarakat Dayak.
Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus juga berharap pemerintah bisa memprioritaskan masyarakat Suku Dayak dengan memberikan porsi lebih pada lapangan pekerjaan agar dapat berkontribusi memajukan pembangunan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika