REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempersiapkan nama-nama yang layak masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyebutkan, menteri-menteri dari kalangan profesional juga layak diprioritaskan karena akan lebih fokus bekerja tanpa memikirkan politik.
Terlebih, Jokowi sempat memberi sinyal bahwa porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen.
Namun demikian, Adi berpendapat bisa saja dalam praktiknya komposisi itu bisa berubah. Salah satu alasannya, karena dinamika politik. Beberapa partai oposisi seperti Gerindra, PAN, dan Demokrat perlahan sudah merapat.
"Jika pun komposisinya begitu, mungkin profesional banyak yang diendorse parpol," kata Adi.
Namun, dirinya masih optimistis bahwa menteri dari kalangan profesional, kinerjanya akan total bekerja untuk Jokowi. Sehingga tak memikirkan politik.
"Kinerjanya total ke Jokowi. Enggak mikir politik," kata Adi.
Adi pun menggarisbawahi, meski dari kalangan profesional ataupun dari parpol, semuanya harus bekerja total untuk Jokowi. "Yang penting dari parpol atau profesional, total bekerja realisasikan janji politik Jokowi," ujarnya.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Alvara Research Center, publik ternyata memang lebih puas dengan menteri yang berasal dari kalangan profesional. Mengacu pada hasil survei tersebut, lima peringkat teratas menteri terbaik selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berasal dari kalangan profesional.
"Ini artinya, publik mengakui kinerja dari menteri dengan latar belakang profesional," kata CEO Alvara Reaearch Center Hasanuddin Ali dalam keterangan resmi di Jakarta.
Salah satu nama dari kalangan profesional yang dinilai layak masuk dalam jajaran Kabinet Kerja II adalah Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN). Ia juga pernah menjabat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Analis politik yang juga Direktur Indostrategi Arif Nurul Iman menyebut, ada sejumlah kementerian pada Kabinet Jokowi Jilid II yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional.
Arif menyebut, Menteri ESDM, Menteri keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta menteri BUMN harus dipilih dari kalangan profesional.
"Menteri-menteri tersebut lebih baik dari kalangan profesional karena jauh dari kepentingan politik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika