REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Situasi keamanan dalam negeri dinyatakan kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin pada Ahad (20/10) Oktober. Polri pun menyatakan belum menemukan fakta adanya upaya menggagalkan proses pelantikan.
Kondusifnya keamanan nasional disimpulkan dalam rapat koordinasi antara pimpinan MPR/DPR/DPD dengan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10). "Alhamdulillah, dari penjelasan bapak Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, situasi keamanan kondusif, masih bisa diatasi dan diantisipasi dengan segala kemungkinannya," kata Ketua MPR Bambang Soestyo dalam konferensi pers, kemarin.
Pria yang akrab disapa Bamsoet menambahkan, pengamanan terhadap presiden dan wakil presiden terpilih akan dilakukan mulai dari titik keberangkatan, tiba di DPR, kembali ke istana, hingga ke rumah. Dia mengatakan, pengamanan ketat juga akan diberlakukan untuk anggota DPR. "Anggota DPR akan diberikan pengawalan jika diperlukan agar mereka bisa sampai ke Senayan dengan selamat, aman, dan lancar," ujar dia.
Bamsoet mengatakan, pelantikan akan dihadiri para petinggi dari berbagai negara. Ia menambahkan, ada dua kepala negara, empat kepala pemerintahan, sembilan utusan khusus, dan 157 lebih duta besar yang diundang dan akan hadir dalam pelantikan. Oleh karena itu, pengamanan di hotel tempat tamu negara menginap juga diperketat.
Bamsoet berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga proses pelantikan berlangsung khidmat. "Karena, akan membawa pesan positif bagi negara kita di dunia internasional," kata dia.
Ketua DPR Puan Maharani sangat berharap pelantikan berjalan lancar. Ia mengatakan, pelantikan presiden merupakan acara sakral yang harus berjalan khidmat. "Kami mengimbau kepada masyarakat agar kita bisa melaksanakan acara ini secara khidmat," ujar Puan.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan, TNI AD siap mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Bahkan, kata dia, TNI bakal mengerahkan kekuatan penuh. "Pengamanan tidak saja dari satuan tempur di seluruh Indonesia, tapi satuan teritorial dan badan pelaksana kita standby dan fokus di event besar (pelantikan presiden)," kata Andika saat jumpa pers di Mabesad, Jakarta, Selasa.
Menurut Andika, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai pengguna bisa meminta berapa pun besaran pasukan yang akan dikerahkan. Kendati begitu, Andika menyatakan sudah meminta semua satuan fokus pada operasi pengamanan. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebelumnya menegaskan pihaknya bakal bersikap tegas kepada siapa pun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.
Menerima Undangan Pelantikan Presiden. Wapres terpilih Pemilu 2019-2014 KH Maruf Amin (tengah) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah usai melakukan pertemuan di Menteng, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, Polri belum menemukan fakta adanya upaya penggagalan terhadap proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Hal itu terkuak dari hasil pemeriksaan sementara Densus 88 Antiteror terhadap 26 tersangka teroris yang ditangkap di berbagai daerah selama rentang waktu 10-15 Oktober 2019.
"Belum ditemukan jejak atau rencana serangan terorisme pada pelantikan presiden dan wapres," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Dia menyatakan, para tersangka sempat merencanakan hendak melakukan aksi teror di beberapa wilayah, di antaranya di Cirebon, Bandung, DI Yogyakarta, dan Solo dengan menargetkan kantor polisi dan rumah ibadah sebagai sasaran teror.
"Namun, ini tidak ada kaitannya dengan penggagalan proses pelantikan presiden dan wapres," katanya lagi. Rencana aksi teror di empat wilayah itu pun berhasil digagalkan dengan langkah cepat Densus 88 yang menangkap para tersangka teroris selama enam hari berturut-turut.
Terkait pengamanan pelantikan, Dedi mengatakan Polri bersama TNI menyiapkan 27 ribu personel untuk mengamankan sejumlah lokasi vital saat proses pelantikan. Dia mengatakan, pengamanan terhadap presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan sejak keduanya berangkat dari kediaman masing-masing.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi adanya unjuk rasa serta penutupan di sekitar kawasan Senayan. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beton pembatas hingga kawat berduri.
Sampai saat ini, kata dia, situasi di kawasan Senayan terkendali. Polda Metro Jaya belum belum menerima informasi terkait rencana unjuk rasa saat hari pelantikan. “Sejauh ini situasinya masih terkendali, aman saja, tidak ada giat masyarakat yang tinggi dan lalu lintas normal,” ujar Nasir. n febrianto adi saputra/abdurrahman rabbani/antara ed: satria kartika yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika