Selasa 15 Oct 2019 16:58 WIB

Mahfud MD: Yang Dibutuhkan Kritik Bukan Hinaan

Mahfud MD menegaskan Indonesia negara plural.

Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyampaikan konferensi pers Membaca Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyampaikan konferensi pers Membaca Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman dan persatuan untuk menuju masa Indonesia Emas, masa Indonesia menjadi bangsa yang besar pada 2045.

"Keberagaman yang sebenarnya bisa jadi modal kita untuk maju. Dulu kita bersatu sehingga bisa merdeka, sekarang kita bersatu untuk maju," kata Mahfud dalam siaran pers mengenai acara Bincang Seru Mahfud bertajuk "Inspirasi, Kreasi dan Pancasila" di Grha Widya Wisuda Kampus IPB Dramaga Bogor, Senin (14/10).

Baca Juga

Terkait keberagaman dan toleransi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan bahwa Tuhan itu Mahapluralis, juga Mahatoleran. Tuhan menciptakan perbedaan tidak untuk perpecahan, tapi untuk saling mengenal dan menghormati.

"Hindari ujaran kebencian yang bisa menyebabkan permusuhan sehingga tidak bisa bersatu. Kalau Anda bertuhan tentu tidak akan melakukan itu," katanya.

Mahfud juga mengemukakan pentingnya penegak hukum lebih tegas dalam menindak pelaku ujaran kebencian dan penyebar berita bohong. "Karena itu bisa membuat bangsa kita rusak. Ini bukan anti-kritik. Kritik dibutuhkan tapi bukan berupa hinaan, hasutan yang dapat menimbulkan perpecahan," katanya.

Menurut dia, persoalan hoaks dan ujaran kebencian tidak bisa dianggap remeh, karena bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada kesempatan itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, bersama perwakilan wali amanat, perwakilan alumnus, dosen, dan mahasiswa menandatangani Komitmen Kebangsaan. "IPB meneguhkan komitmen jati diri sebagai rumah kebhinekaan. IPB tidak memberi ruang untuk paham yang bertentangan dengan Pancasila," kata Arif.

Komitmen Kebangsaan itu dimaksudkan untuk menyikapi dinamika terkini yang berimbas ke IPB, antara lain ketika satu dosen IPB ditangkap polisi terkait langkah antisipasi aksi teror dan peristiwa itu membuat IPB menuai beragam hujatan.

Arif mengatakan  selama ini kampus telah melakukan aksi-aksi nyata untuk merawat keberagaman. "Mahasiswa IPB berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Kami saling menghormati perbedaan dan fokus dengan inovasi," ujarnya.

Dia mengatakan, asrama mahasiswa di IPB juga tempat untuk membangun komunikasi lintas budaya yang dapat merekatkan bangsa. Sehingga tidak dipertanyakan lagi komitmen IPB untuk merawat kebangsaan, IPB solid untuk terus maju membangun bangsa. 

Mahfud mengapresiasi komitmen kebangsaan yang diserukan civitas akademikaIPB. "Ada yang bilang IPB kampus radikal. Itu pencemaran nama baik, bahkan fitnah," kata Mahfud. 

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement