“Polisi tidak bisa berdiri sendiri, Pemda yang tau persis kondisi di daerah. Oleh karena itu strategi bersama perlu dilakukan untuk melawan hoaks,” kata Budi dalam siaran pers.

Adapun strategi bersama yang dapat dilakukan Pertama, melakukan edukasi kepada ASN, TNI/Polri, civitas akademika, pelajar dan masyarakat umum agar memahami pentingnya mengelola informasi dengan bertanggungjawab.

Kedua, bekerjasama dengan penyedia jasa internet, media massa dan platform media sosial agar bersama-sama mencegah dan menindak hoaks. Ketiga, melakukan penindakan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran UU ITE.

“Dari tiga strategi tersebut, peran Pemda sangat strategis dalam mencegah penyebaran konten negatif termasuk hoaks dan melakukan pembatasan-pembatasan yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang dengan tetap dalam kapasitas mengayomi masyarakat dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” ujar Budi.

Tak hanya itu, pemerintah termasuk Pemda wajib melakukan pencegahan penyebar luasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan tetap mengayomi dan membina Masyarakat pengguna Internet, sehingga Media Sosial dapat terkelola dengan Baik.

“Kerjasama antara unsur pemerintah, penegak hukum dan pers serta netizen dalam  konteks menjaga ruang publik internet dari banjir hoaks dan ujaran  kebencian adalah bentuk dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya.

Oleh karenanya ia juga menekankan pentingnya literasi digital dan literasi media sosial agar masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi yang ada di dalamnya.

“Perlu adanya literasi media sosial untuk masyarakat agar masyarakat semakin hati-hati dan cerdas dalam bermain media sosial,” ucap Budi.