Jumat 11 Oct 2019 12:07 WIB

Muslim United Dilarang Keraton, Haedar: Kami Menghargai

Diperlukan sosialisasi dan dialog yang lebih dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir
Foto: Republika TV/Fian Firatmaja
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ikut berkomentar terkait penolakan penyelenggaraan Muslim United di Masjid Gedhe Kauman oleh Keraton Yogyakarta. Ia mengatakan, menghargai setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Keraton.  

"Kami menghargai setiap pilihan-pilihan ketika kebijakan itu diambil untuk menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa," kata Haedar di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Kamis (10/10). 

Ia mengatakan, diperlukan sosialisasi dan dialog yang lebih dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga, seluruh pihak dapat paham dengan langkah yang diambil. 

Haedar pun meminta, baik kepada tokoh-tokoh yang terlibat untuk memiliki pemikiran kebangsaan dan keagamaan. Sehingga mengarah kepada kesatuan, bukannya membuat kerenggangan satu sama lain. 

"Kelompok-kelompok politik, sosial dan agama itu perlu untuk dewasa. Ketika kita punya ruang demokrasi untuk kegiatan-kegiatan publik, itu gunakan itu untuk merekat kebersamaan, meningkatkan kecerdasan, mencerahkan hati," kata Haedar. 

Walaupun mendapat penolakan, acara Muslim United ini tetap digelar mulai 11 hingga 13 Oktober 2019. Tetap digelarnya acara karena persiapan yang dilakukan sudah matang, sementara pihak keraton dinilai menolak izin saat gelaran acara hampir dekat. 

"(Acara) tidak boleh. Tapi kan kita sudah telanjur bayar hotel, katering sekian ratus juta, gimana? Mepet gitu, masak harus dibatalkan," kata marbut Masjid Gedhe Kauman, Prayuti, saat ditemui di Masjid Gedhe Kauman, Kamis (10/10). 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement