REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar Konferensi Internasional tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara untuk mendorong pembangunan berkelanjutan (SDGs). Konferensi ini merupakan forum berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.
Selain itu, menurut Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara konferensi ini juga memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan negara untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut.
"Kita mempersiapkan rencana lanjutan untuk pemeriksaan pencapaian SDG's yang ditargetkan di 2030. Selain itu mendorong seluruh Supreme Audit Institution (SAI/BPK) berbagai negara untuk mempersiapkan pemeriksaan SDGs dinegaranya," tutur Moermahadi dalam sambutan pembukaan konferensi yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Denpasar pada Kamis (10/10).
Konferensi ini digelar berdasarkan pengalaman BPK RI dalam berkontribusi secara strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pemeriksaan. BPK RI pada 2016 bergabung dengan INTOSAI Knowledge Sharing Committee (KSC) dan INTOSAI Development Initiative (IDI) pada program pengembangan kapasitas pemeriksaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Dalam kerangka tersebut, BPK RI juga melakukan pemeriksaan kesiapan pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs dan telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada Juli 2019 pada forum INTOSAI KSC, IDI, dan UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs).
Dalam kesempatan ini, Ketua BPK RI juga melakukan penandatanganan prasasti sebagai bentuk peresmian Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) BPK RI yang berlokasi di Gianyar, Bali. Peresmian Balai Diklat tersebut sebagai wujud komitmen BPK RI sesuai dengan mandat dan visi BPK RI untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam mengawal tata kelola pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Kegiatan ini diikuti oleh para pemeriksa (auditor), peneliti, perwakilan pemerintah daerah, asosiasi profesi IAI, IIA, ACFE, IAPI, ISACA, CPA Australia. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar, Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi, Anggota V BPK RI Isma Yatun, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Ketua Supreme Audit Institution (SAI) Zanzibar Fatma Mohamed Said.
Kemudian Arifin Rudiyanto (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas), Jane Meade (Group Executive Director in the Professional Services and Relationships Group of the Australian National Audit Office), Eko Prasojo (Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia), dan Javien D. Ompoc (Attorney VI Commission on Audit of the Republic of the Philippines menjadi narasumber dalam konferensi ini.
Para narasumber membahas peran masing-masing selaku pemerintah, akademisi, dan lembaga pemeriksa dalam mendukung tata kelola dan akuntabilitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
