REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2020. Kabupaten Brebes menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang laporan keuangannya belum mendapatkan opini WTP.
“Maka saya meminta agar Kabupaten Brebes bisa memperoleh penilaian tertinggi audit pengelolaan keuangan tersebut pada tahun depan,” kata Ganjar, Rabu (9/10).
Ganjar mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng akan mendampingi Pemkab Brebes agar bisa memperoleh predikat WTP seperti daerah lainnya di Jawa Tengah. Kendati memiliki wilayah yang cukup luas dan banyaknya kompleksitas di daerah, kata Ganjar, tidak ada alasan bagi Pemkab Brebes untuk tak meraih WTP.
Semua lini pemerintahan di daerah tersebut harus didorong untuk bergerak menjadi lebih baik. Kabupaten Brebes juga didorong meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Termasuk, ujar dia, membangun sistem integritas yang baik.
“Maka, saya sudah minta kepada inspektorat untuk mendampingi Kabupaten Brebes agar segera mendapat hasil yang positif, agar sejajar dengan daerah lain dalam pengelolaan keuangannya,” kata Ganjar.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemprov Jawa Tengah telah meluncurkan aplikasi bernama e-Takon atau sebuah aplikasi khusus yang dibuat sebagai panduan tentang pengelolaan pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan.
Aplikasi ini juga dibuat untuk memudahkan pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam mengelola pemerintahan. “Melalui aplikasi ini, daerah pun bisa berkonsultasi mengenai tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas gubernur.
Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa mengungkapkan, aplikasi ini dibuat khusus bagi pegawai pemerintahan (ASN) sebagai penunjang terwujudnya good goverment di daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam aplikasi tersebut, semua hal terkait pengelolaan pemerintah dapat dikonsultasikan. Dalam waktu 1 x 24 jam, konsultasi yang masuk melalui aplikasi ini akan langsung ditindaklanjuti. “Jadi, kalau ada permasalahan tentang pengelolaan daerah, dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai ruang konsultasi,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
