REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk tetap menjaga independensi anggota dan kredibilitas lembaga. Menurut JK, independen dan kredibitas merupakan modal utama KPI dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang penyiaran.
Itu disampaikan JK saat membuka rapat pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (Rapim KPI) Tahun 2019, Rabu (9/10).
"Jadi kredibilitas anda dan independen, itu modal utama, begitu anda tidak kredibel dan independen orang tidak lagi (percaya) dengan KPI," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10).
Karena itu, JK berharap dalam rapim KPI kali ini banyak masukan KPI untuk terus meningkatkan kerja pengawasan di bidang penyiaran. JK juga meminta tidak lagi anggapan, ada anggota KPI yang merupakan titipan dari lembaha penyiaran tertentu.
JK mengungkap demikian, lantaran anggapan tersebut kerap tertuju pada lembaga tersebut.
"Obyektifitas ini harus dijaga, jangan ada isu si anu orangnya ini, si anu orang KPI orang ini, tv ini, isu lain kan suka begitu. Disponsori ini, sampai semua di telinga semua begitu, itu jangan terjadi. Karena begitu terjadi, nilai KPI ini habis," ujar JK.
JK juga berharap, ada kesepakatan bersama antara KPI dengan media penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran Indonesia. JK juga mengingatkan media untuk tetap menjalan fungsinya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini disampaikan JK, untuk menanggapi siaran-siaran yang dapat memicu terjadinya masalah-masalah bangsa.
"Jadi media itu juga harus mempunyai (pertimbangan) efek akibat, jadi kalau media diberi peringatan, itu karena bisa berakibat, bisa membahayakan persatuan bangsa, bisa membahayakan ketertiban,"ujar JK.
Sementara Ketua KPI Agus Suprio menyampaikan ucapan terimakasihnya atas kesempatan wakil presiden membuka secara resmi Rapim KPI 2019. Ia berharap Rapim KPI dapat merumuskan gagasan dan solusi strategis untuk mendorong dunia penyiaran.
"Terutama solusi dan gagasan yang unggul serta mendorong Indonesia lebih maju," ujar Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika