REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Dengan jumlah penduduk sekitar 48 juta jiwa, Provinsi Jabar idealnya menambah 15 calon daerah otonom baru (DOB). Saat ini, jika dibagi dengan 48 juta penduduk, maka anggaran pemerintah yang dikucurkan ke Provinsi Jabar maka indeks rata-ratanya Rp 600 ribu per orang.

Usulan DOB itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jabar H Rudi Harsa Tanaya. Pihaknya mengaku sangat mendukung usulan pembentukan DOB di Provinsi Jabar. Pihaknya juga akan mengusulkan moratorium DOB segera dicabut oleh pemerintah pusat, khususnya untuk Provinsi Jabar.

Menurut Rudi, Pemprov Jabar harus intensif mengomunikasikan aspirasi tersebut dengan Kiementerian Dalam Negeri. Mengingat, tegas dia, usulan pembentukan DOB sempat menjadi aspirasi dari perwakilan Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Forkoda PP DOB) Jabar.

‘’Aspirasi itu harus ditindaklanjuti. Kami ajak gubernur untuk serius dan sama-sama mengawal aspirasi pemekaran tersebut,’’ ujarnya kepada Republika, Rabu (9/10).

Rudi menyebutkan, dengan jumlah penduduk 48 juta jiwa, maka jika dibagi 27 kabupaten/kota, maka rata-rata per kabupaten/kota memiliki 1,7 juta jiwa. Sementara di provinsi lain, papar dia, rata-rata jumlah penduduknya per kabupaten/kota di bawah satu juta jiwa.

‘’Saya sengaja akan memilih di Komisi 5 DPRD Jabar karena berkaitan dengan layanan publik,’’ tambah Rudi. Terlalu padatnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah, sambung dia, akan berdampak pada kurang maksimalnya layanan publik. Untuk itu, tegas dia, pemekaran wilayah itu menjadi syarat mutlak untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat.   

Ikuti Whatsapp Channel Republika