REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bidang Penjagaan Laut dan Pantai, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang Kesatuan PenjagaanLlaut dan Pantai (KPLP). Rakornis ini dalam rangka konsolidasi dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab kementerian.
Khususnya, terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan pelayaran. Terlebih, dalam mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusianya.
Rakornis KPLP kali ini akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 9 hingga 11 Oktober 2019 bertempat di Gedung Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta. Rakornis ini dibuka oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut.
Kemenhub gelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang Kesatuan PenjagaanLlaut dan Pantai (KPLP). (Foto: Humas Ditjen Hubla)
Menurut Sugihardjo, Rakornis KPLP ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antar-aparatur jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di kantor pusat maupun UPT di daerah, dalam menangani berbagai permasalahan keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.
"Dari rakornis ini diharapkan juga dapat menghasilkan rekomendasi dan program tindaklanjut untuk keseragaman dalam pola tindak bagi aparatur yang bertugas dilapangan," kata Sugihardjo dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (9/10).
Dikatakan Sugihardjo, dengan semakin baiknya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga keamanan dan keselaatan pelayaran, maka kedepan pelaksanaan tugas pengawasan keselamatan pelayaran dapat dilakukan secara profesional, bermoral, produktivitas tinggi, bersih, bertanggung jawab, jujur, efektif, efisien, transparan dan mampu mencapai integritas pelayanan yang prima.
Pada kesempatan ini, Sugihardjo juga mengatakan, bahwa tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ke depan khususnya dalam memberian pelayanan kepada masyarakat semakin besar. Untuk itu, perlu dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya.
Terkait dengan hal ini, Sugihardjo meminta agar seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya yang bertugas di bidang Penjagaan Laut dan Pantai untuk terus meningkatkan pengetahuan, wawasan serta keterampilan untuk menunjang kinerja pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran.
Dikatakan Sugihardjo, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara berkesinambungan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan aspek keselamatan dan juga peningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna angkutan laut.
Melalui penetapan beberapa pelabuhan sebagai Pilot Project, diharapkan petugas penjagaan laut dan pantai yang ada di lapangan terus melakukan pemantauan terhadap terpenuhinya aspek kelaiklautan kapal sebelum kapal berlayar, aspek keamanan terhadap kapal dan pelabuhan serta aspek kenyamanan dalam pemberian pelayanan.
“Dengan menjadikan beberapa pelabuhan sebagai pilot project ini diharapkan seluruh pelabuhan di Indonesia secara bertahap dapat mengikuti standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran," kata Sugihardjo.
Untuk itu, Sugihardjo berpesan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melakukan kesiapan dan pengawasan yang lebih ketat sesuai dengan SOP yang ada, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kecelakaan dan pelanggaran di laut.
"Selain itu, saya juga meminta agar segenap jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus konsisten dan berkomitmen yang kuat antar instansi terkait di pelabuhan untuk tetap menjadikan wilayah pelabuhan di Indonesia tetap aman dan beroperasi secara baik dan optimal," kata Sugihardjo.
Sementara Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad pada kesempatan ini juga mengatakan, Rakornis KPLP ini sangat penting karena sebagai ajang konsolidasi dan evaluasi terkait masalah keamanan dan keselamatan pelayaran yang ditemukan di lapangan serta sebagai upaya peningkatan SDM KPLP yang lebih profesional.
Menurut Ahmad, saat ini KPLP disamping memiliki tugas pengawasan pemenuhan kelaiklautan kapal, juga memiliki tugas yang lain terkait dengan bantuan pertolongan dan penyelamatan jiwa di laut. Dalam rangka kesiagaan penanggulangan musibah setiap UPT Ditjen Hubla untuk memenuhi persyaratan yang meliputi prosedur, personil, peralatan dan bahan, serta latihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam bidang search and rescue, pemadaman kebakaran dan penanggulangan pencemaran di laut.
“Saya sangat apresiasi dan bangga atas dedikasi para anggota KPLP di lapangan yang dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab dalam membantu melakukan pencairan dan pertolongan terhadap beberapa kejadian musibah di laut selama ini," ujar Ahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika