REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menargetkan agar PKB bisa menduduki posisi ketua di sejumlah komisi bagus DPR. Menurut dia, salah satu komisi bagus yang menjadi incaran PKB, yaitu komisi X.
"PKB punya basis dengan konsep tiga agenda besar yang disampaikan ketua umum ketika muktamar, pertama pendidikan, kita akan concern disana," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
Cucun mengatakan, secara hitung-hitungan PKB bakal mendapatkan dua kursi ketua komisi dan tujuh wakil ketua komisi. Namun, dia enggan memberitahu kursi ketua komisi mana satu lagi yang menjadi incaran PKB.
"Kita kan tak perlu semua jadi ketua, yang wakil ketua sama saja kan, bukan ketua punya kewenangan penuh, kan kolektif kolegial," tuturnya.
Prinsipnya, kata Cucun, mengisi komisi di mana pun PKB tetap bisa mengawal isu yang menjadi perhatian PKB. Sebab saat ini sudah ada fungsi koordinasi antarkementerian.
"Seperti keberpihakan kita terhadap pesantren bukan hanya di komisi VIII tapi Kementerian PUPR yang memberikan kewenangan untuk fisiknya kita kawal juga di komisi V," ujarnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengincar kursi ketua di komisi X. Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto mengatakan komisi X menjadi pilihan karena terkait dengan kekuatan elektoral partai politik yang harus mulai dibangun untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Kalau misalnya kita bicara kartu-kartunya Jokowi, enggak bisa itu kan berlanjut dan itu berarti di Komisi X, sebuah komisi yang sesungguhnya bukan termasuk komisi favorit,” ujarnya.
Selain Komisi X, yang juga menjadi incaran PDIP adalah komisi IV, dan VIII. Namun menurutnya, fraksi PDIP belum memutuskan apakah akan mengambil kursi pimpinan di tiga komisi tersebut.
Sebab, pembagian kursi pimpinan di komisi tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa mengingat Jokowi baru membentuk kabinet setelah dilantik bersama Ma’ruf Amin pada 20 Oktober mendatang. “Kalau itu dibentuk pun hari ini belum ada mitra kerjanya, Presiden baru saja membubarkan rapat terakhir kabinet, artinya kan sudah bubar,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
