Selasa 08 Oct 2019 13:12 WIB

Jalan Keluar Agar SDM Papua Terserap di BUMN

Seleksi rekrutmen BUMN harus terbuka dan transparan.

Rep: Maman Sudiaman/ Red: Dwi Murdaningsih
Ilustrasi Sarjana Muda Mencari Kerja
Foto: Foto : MgRol_92
Ilustrasi Sarjana Muda Mencari Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Sumber Daya Manusia (SDM), Hamied Wijaya menyatakan sangat mungkin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyerap tenaga kerja seribu orang asal Papua. Pernyataan itu disampaikan Hamied menanggapi pernyataan Presiden Jokowi dalam usaha percepatan pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua dengan menerima lulusan mahasiswa asal Papua di sejumlah BUMN.

Hamied pun lantas menyebutkan caranya yakni, pertama; open recruitment  semisal dibagi tiga tingkatan untuk jenjang  SMA, D3, dan PT semua jurusan. Cara ini harus dilakukan dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah setempat khususnya di Papua.

Baca Juga

Misalnya, yang mendaftar di setiap jenjang adalah sebanyak 50 ribu orang, dengan seleksi yang dilakukan sedemikian rupa lantas diseleksi 1.000 orang terbaik di tiap tingkatan dengan tidak berdasarkan pada level kompetensi, namun terbaik dari yang ada.

"Dalam proses rekrutmen ini, penanggung jawab seleksi adalah tim terintegrasi dari setiap BUMN dengan lead-nya Kementrian BUMN," ujarnya Hamied kepada Republika.co.id, baru-baru ini.

Langkah kedua, kata pria yang menulis buku tentang SDM berbasis digital ini, seleksi harus terbuka dan transparan yang jauh dari kata adanya 'permainan'. Yang dicari adalah 1000 yang terbaik dari semua pelamar dan pengumuman seleksi harus di-approve oleh Pemprov Papua.

Ketiga, apabila sudah didapatkan SDM hasil seleksi, maka untuk tingkat SMA, perlu dibuat ikatan dinas untuk belajar ke PTN besar di luar Papua. selanjutnya, dibuat ikatan dinas untuk bekerja di BUMN. Tentu saja hal ini dikoordinasikan oleh kementrian BUMN dan dibuat mekanisme sedemikian rupa sehingga biaya pendidikan ditanggung oleh BUMN  sampai mereka nanti bekerja di BUMN dimaksud.

Sementara itu, untuk tingkat D3, dan S1 dilakukan induksi pegawai kurang lebih 6 bulan. Materi tersebut meliputi keindonesiaan, budaya kerja, budaya organisasi, kesamaptaan/bela negara dan kepemimpinan.

"Untuk penempatan yang pertama kali sebaiknya tidak di Papua. Dimaksudkan agar lebih mengenal Indonesia lebih luas," ujarnya.

Ihwal penyerapan SDM asal Papua itu sendiri disampaikan Presiden Jokowi saat mengundang para tokoh Papua ke Istana Kepresidenan pada awal September lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan membangun Istana Presiden di Tanah Papua.

Hal ini disampaikannya menyanggupi permintaan dari sejumlah tokoh dari Papua dan Papua Barat dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9) lalu. Adapun penyediaan tanah untuk pembangunan istana itu Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyatakan sudah menyiapkan lahannya selua 10 hektare.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement