REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan untuk memulai rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan yang rusak akibat kerusuhan di Wamena, Papua pada dua pekan mendatang atau pekan ketiga Oktober 2019. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, fokus pemerintah saat ini adalam proses pembersihan puing dan sisa demonstrasi yang berujung ricuh pada 23 September 2019 lalu.
"Target (rehabilitasi) saya kira secepatnya. Sekarang ini sedang pembersihan, sejalan dengan penanganan keamanan. Mudah-mudahan dua minggu ini bisa bersih. Yang penting kita bersihkan, baru rehabilitasi," jelas Basuki usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (8/10).
Kementerian PUPR, ujar Basuki, telah mengirimkan tim teknis untuk melamukan pendataan dan audit terhadap kerusakan bangunan. Tercatat ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, di antaranya adalah Kantor Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Kantor Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informasi, Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, PLN, KUA, hingga Dinas Perhubungan.
Selain bangunan rusak berat, tercatat pula 34 bangunan mengalami rusak ringan dengan rincian 8 gedung kantor dan 26 gedung sarana pendidikan. Pemerintah juga mencatat ada 450 rumah toko (ruko) dan 165 rumah yang rusak akibat dibakar massa.
Menindaklanjuti pendataan ini, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera melakukan rehabilitas dan rekonstruksi. Pelaksanaan pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak, ujar Basuki, akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan melibatkan pengusaha lokal yang memasok material lokal. Pembangunannya juga akan menggandeng aparat TNI.
"Kerusakan kalau menurut laporan, di atap-atapnya saja. Konstruksi masih bisa. Mudah-mudahan bisa lebih cepat (rehabilitas)," jelas Basuki.
Berdasarkan komunikasi dengan pengungsi asal Wamena yang kini bertahan di Jayapura, Basuki menyampaikan, sebagian dari mereka menyatakan ingin kembali ke Wamena bila situasi keamanan kembali pulih dan terjamin. Basuki melihat ini merupakan sinyal positif yang harus disambut pemerintah dengan memastikan stabilitas keamanan pulih dan fasilitas umum kembali bisa dimanfaatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika