REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Pemkab Purwakarta mendorong adanya dukungan anggaran dari pemerintah terutama untuk perbaikan gedung-gedung sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta Purwanto mengatakan selama ini Pemkab sudah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan. Namun anggaran daerah yang terbatas membuat peningkatan mutu pendidikan khususnya dari perbaikan sarana dan prasarana sekolah belum maksimal.
“Revitalisasi selama ini banyak tapi tidak tuntas. Cuma satu-satu,” kata Purwanto di Kantor Pemkab Purwakarta, Senin (7/10).
Ia mengatakan saat ini banyak sekolah di Purwakarta terutama tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang membutuhkan perbaikan sarana prasarana. Mulai dari bangunan yang memadai hingga alat-alat penunjang kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan standar kurikulum pendidikan seperti komputer. Menurutnya saat ini alokasi anggaran daerah tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh sekolah di Purwakarta. Karenanya selama ini perbaikan sekolah dilakukan secara bertahap.
“Enggak maksimal kalau hanya lewat APBD kami masih kekurangan sedangkan banyak hal yang jarus dikerjakan,” ujarnya.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya juga merupakan anggota Komisi X DPR RI periode 2014-2019, Hetifah Sjaifudian menghadiri rapat koordinasi dengan Pemkab Purwakarta membahas masalah pendidikan. Hetifah mengatakan pemerintah pusat akan membantu meningkatkan kualitas pendidian di daerah. Termasuk di antaranya perbaikan menyeluruh untuk sekolah-sekolah. Ia mengatakan pemerintah pusat biasanya mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan sekolah. Namun selama ini anggaran tersebut tidak memperbaiki secara tuntas.
“Sekarang sistemnya sekolah lebih dikit yang dibantu tapi lebih tuntas. Dulu misalnya ada anggaran delapan juta ruang kelas itu dibagi ke banyak sekolah. Misalnya satu sekolah ruang kelasnya saja diperbaiki. Sekarang akan direnovasi secara total. Misalnya satu sekolah kurangnya apa saja,” tuturnya.
Kebijakan ini, kata dia, mendorong agar perbaikan sekolah di daerah bisa lebih optimal dan tuntas. Apalagi dengan adanya sistem zonasi, pemerintah ingin membuat kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah hingga ke pelosok. Menurutnya kebijakan ini baru mulai diterapkan pada tahun 2019 ini. Diharapkan sekolah bisa bersabar menunggu giliran perbaikan sarana dan prasarananya.
“Karena kan biasanya kalau cuma bantuan sedikit-sedikit jadi cuma tambal sulam. Jadi sekarang bisa tuntas,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
