REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir meminta pemerintah daerah (pemda) turut membantu dan mendukung pengembangan kendaraan listrik. Seperti contoh, kata dia, sepeda motor buatan ITS, bernama Gesits, dapat berkembang jika didukung Pemda setempat.
Upaya yang dilakukan bisa menggunakan aturan yang mengharuskan penggunaan kendaraan dinas listrik buatan dalam negeri.
"Industri tanpa didukung proteksi itu nonsense, minimal dibantu daerah-daerahnya. Kalau ITS mungkin dibantu Provinsi Jatim atau daerah-daerahnya. Pegawainya, jangan beli lagi nonmotor listrik, belinya dari ITS," kata Soetrisno ditemui di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (7/10).
Penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintah daerah, lanjut dia, dilakukan sebagai upaya proteksi atau perlindungan agar produksi mesin ini bisa bertahan dan bisa memenuhi skala produksinya. Apalagi ke depan, mobil atau motor listrik bisa jadi kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia.
"Ini sudah bisa diwujudkan sekarang, karena itu skala besarnya atau skala yang lebih besar. Sekarang sudah bisa pesan. Motor dulu lah yang bisa kita produksi ini, bagaimana ini dibeli oleh pemerintah daerah, kota, kabupaten maupun provinsinya," kata Soetrisno.
Soetrisno melanjutkan, jika industri motor dan mobil listrik berkembang di Indonesia, menurutnya ITS akan menjadi motor utama dalam pengembangannya. Selain itu saat mobil atau motor listrik ini bisa terwujud melalui industri dalam negeri, maka akan sangat membanggakan sebagai bangsa Indonesia.
"Bangsa Indonesia akan terlihat mempunyai kemampuan teknologi lebih tinggi. Kedua dari aspek ekonomi, karena kalau mobil listrik diproduksi dalam negeri maka itu akan, mengurangi masalah lingkungan, jadi lebih bersih," ujar Soetrisno.
Soetrisno juga menyoroti masalah impor komponen yang terlalu besar. Menurutnya, mobil-mobil yang ada itu sebagian besar komponennya impor. Ditambah lagi bahan bakarnya yang juga impor. Kendaraan listrik dalam negeri, diyakininya akan mengurangi impor tersebut. Terlebih soal listrik, Indonesia tidak harus impor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika