Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Novarita menegaskan terpantau dari 11 Kecamatan di Kota Depok masih banyak warga yang belum memiliki jamban. Namun, dirinya belum bisa memberikan jumlah data yang valid karena masih harus di update melihat setiap tahunnya banyak dibangun rumah baru.

"Memang, masih didapati warga yang tidak memiliki akses BAB. Dengan kata lain, belum menggunakan jamban. Mungkin jambannya ada, tapi akses sanitasinya seperti septic tank tidak ada," ujar Novarita di Balai Kota Depok, Jumat (4/10).

Sehingga, lanjut dia, terpantau warga yang belum memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) itu, masih menggunakan sarana sungai. Hal tersebut, tentunya tidak baik bagi kesehatan dan mencemari lingkungan sungai.

"Soal data, kita masih harus upgrade, setiap tahun banyak orang di Depok bangun rumah biasanya untuk kontrakan - kontrakan. Nah, disitulah biasanya mereka tidak punya kamar mandi (WC) akhirnya mereka buang air di sembarang tempat," jelasnya.

Menurut Novarita, kondisi tersebut juga didukung oleh perilaku masyarakat yang sudah terbiasa tanpa adanya MCK. Malahan, ada ungkapan tidak bisa buang air besar maupun kecil di kamar mandi dalam rumah lebih baik di Koya (kolam buatan untuk buang air di Empang). Oleh sebab itu, pihaknya berupaya untuk menghilangkan perilaku tersebut dengan sosialisasi program lima pilar Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat (STBM).

"Kita dorong masalah ini, dengan menggelorakan lima pilar STBM yang meliputi Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, Pengelolaan air minum dan makanan rumah yang aman, Pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang aman," terangnya.

Selain itu, Novarita juga menegaskan perlu ada inovasi yang kongkrit dari masalah tersebut. Disebutkannya, sebuah solusi yang bisa digunakan yaitu dengan memberdayakan kelurahan untuk mengajukan pembuatan MCK ke Pemkot Depok. Apabila, Pemkot Depok tidak ada anggaran maka Kelurahan bisa mencari dana dengan berkoordinasi lewat para pengusaha di wilayah setempat. 

"Misalkan, di satu wilayah ada 10 toko bahan bangunan (material). Kelurahan, bisa mengeluarkan SK yang menyatakan tiap pengusaha matrial, menyumbang satu sak semen tiap bulannya. Bahan baku itu ditabung, sambil mendata siapa saja warga yang belum punya MCK. Sesudah terkumpul bahan bakunya, nanti bisa gotong royong dengan warga sekitar membangun MCK," katanya.