REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Jaringan Damai Papua Pater Jhon Bunay meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan tokoh Papua dari masing-masing tujuh wilayah adat. Menurutnya, tokoh adat itulah yang lebih mengetahui akar persoalan Papua sekaligus orang yang lebih dipercayai masyarakat Papua.
"Karena mereka yang punya tanah, gunung, semua-semua, bukan orang-orang pemerintahan, bicara dengan mereka yang ada di tujuh wilayah adat," ujar Pater saat diskusi bersama Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Ia mengatakan, jika Jokowi berniat menyelesaikan konflik di Papua harus dimulai dari bawah dengan orang-orang yang langsung dekat dengan warga. Kemudian, para tetua adat dapat merekomendasukan kepada siapa Jokowi dapat berkomunikasi termasuk kepada orang di pemerintahan daerah dan pusat, TNI, serta Polri.
Menurut Pater, pendekatan itulah yang bisa ditempuh Jokowi untuk memulai membuka dialog menyelesaikan konflik di Papua. Sebab, orang-orang Papua sangat menghormati dan mempercayai tokoh adat dan tokoh agama di sana.
Namun, jika tokoh-tokoh adat maupun agama ini dilumpuhkan, justru yang ada hanya militer, ia mengkhawatirkan dialog itu semu dan tidak akan berjalan dengan sesungguhnya. Sebab, orang Papua lebih mengenal tokoh-tokoh yang ada di Papua untuk mengawal Jokowi berdialog ke Papua.
Ia pun sangat mengapresiasi Jokowi yang akan melakukan dialog bersama pihak-pihak yang pro-referendum Papua. Akan tetapi, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah harus memastikan kondisi Papua aman.
Apabila kondisi Papua sudah aman, maka orang-orang akan berbicara yang sebenarnya. Lain hal jika mereka berbicara saat kondisi di Papua saja tidak aman karena kemungkinan banyak tekanan dari berbagai pihak.
"Entah bagaimana di sana hal-hal yang menakutkan itu mungkin diatasi lebih dulu, suasana dibuat menjadi nyaman dulu, lalu kemudian Bapak Jokowi yang kami cintai bisa datang untuk berbicara dengan orang Papua," kata Pater.
Ia menegaskan, setelah ada kesimpulan dan kesepakatan atas dialog tersebut, harua dikawal baik-baik dan diwujudkan. Ia menuturkan, orang Papua tidak suka janji, orang Papua sangat memercayai Presiden, tetapi jika Presiden ingkar maka orang Papua tak lagi percaya.
"Orang Papua langsung menelan omongannya (Jokowi) tanpa dikunyah, presiden yang ngomong, tapi ketika yang dia ngomong tidak buat, langsung mereka akan sama dengan, jadi setelah dialog apapun hasilnya tolong langsung dieksekusi," jelas Pater.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku siap bertemu dengan tokoh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, seperti Gerakan Papua Merdeka ULMWP dan KNPB. Pertemuan dengan tokoh pro-referendum Papua tersebut dilakukan untuk berdialog bersama.
"Ya nggak ada masalah bertemu saja. Dengan siapa pun akan saya temui kalau memang ingin bertemu," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
