REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengajukan nama Syarief Hasan untuk menjadi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024. Penunjukannya didasari oleh pengalamannya selama empat periode di parlemen.
"Pernah juga duduk di Kabinet Indonesia Bersatu, sehingga kami yakin sekali beliau mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR, Benny K Harman di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).
Syarief juga dinilai sebagai sosok yang bekerja dengan baik selama di parlemen. Khususnya dalan mewujudkan visi dan misi Partai Demokrat di DPR.
"Beliau mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, utamanya memperjuangankan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan partai demokrat di MPR," ujar Benny.
Terkait kursi Ketua MPR, Benny mengatakan, bahwa Partai Demokrat masih menimbang sosok yang cocok untuk menempati posisi tersebut. Namun, partai berlambang bintang mercy itu akan mendukung orang yang memiliki empat indikator.
Pertama, paham betul dengan ideologi Pancasila. Kedua, harus dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Selanjutnya, ia harus menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, pro-Bhineka Tunggal Ika," ujar Benny.
Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terbaru, pimpinan MPR terdiri dari perwakilan semua fraksi di DPR dan satu unsur dari DPD. Untuk periode DPR 2019-2024, ada total sembilan fraksi. Dengan demikian, pimpinan MPR untuk periode ini ada 10.
Sejauh ini, posisi ketua MPR sengit diperebutkan Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra sebagai dua partai politik dengan kans dan tekad paling besar. Gerindra menurunkan eks wakil ketua MPR Ahmad Muzani, sedangkan Golkar menunjuk mantan ketua DPR Bambang Soesatyo.
Ketua Fraksi Gerindra di MPR Ahmad Riza Patria mengatakan, Gerindra menginginkan posisi ketua tersebut untuk membangun kolaborasi politik di parlemen. Sejauh ini, koalisi pendukung pemerintahan terpilih pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu memang sudah mengetuai dua posisi di parlemen.
"Apabila Ahmad Muzani menjadi ketua MPR maka tampak keseimbangan politik yang cantik, menggambarkan keberagaman pendapat di republik ini. Dengan begitu, rekonsiliasi nasional mendapatkan titik start yang baik," ujar Riza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika