REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Febrianto Adi Saputro
Tumpukan kertas menggunung di salah satu sudut ruangan di lantai 22 gedung DPR RI tempat fraksi Partai Nasdem berada. Bingkai foto dan jam dinding terlihat tergeletak di atas tumpukan kertas tersebut.
Sebuah papan nama bertuliskan "Kurtubi" yang biasanya terpasang di pintu ruang kerjanya, kini telah dicopot. Papan nama itu terlihat ada di atas tumpukan bersama jam dinding dan bingkai foto. Kurtubi sebelumnya merupakan mantan anggota Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Nasdem.
Sejumlah orang yang tengah membantu membereskan ruangan terlihat sedang mengangkat tumpukan kertas tersebut dan meletakkannya ke troli barang. Bangku besar juga terlihat telah dikeluarkan dari ruangan dan diletakkan di depan pintu lift.
Republika pun meminta izin untuk memfoto beberapa ruangan lain yang ditinggalkan oleh anggota DPR periode 2014-2019. Namun, pihak keamanan tidak memberi izin. “Harus ada izin dari pimpinan,” kata salah satu petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI, Rabu (2/10).
Hal yang sama juga dialami Republika saat hendak meminta izin untuk mengambil gambar ruangan anggota baru Fraksi Partai Gerindra. Sembari makan kacang, seorang pria yang ada di meja juga menyampaikan hal senada, seperti yang diucapkan pamdal di lantai 22 tadi. “Nggak bisa,” katanya.
Republika kemudian turun ke lantai 3 tempat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada. Di sana, hanya terlihat ruangan bertuliskan "mushola" yang sedang direnovasi. Beberapa tripleks tampak dipasang oleh sejumlah tukang.
Suara paku yang diketuk dengan palu juga terdengar menggema seisi ruangan. Kusen-kusen yang siap dipasang juga terlihat di sekitar ruangan yang sedang direnovasi tersebut. Sejumlah anggota DPR 2019-2024 mengaku masih belum mendapatkan ruangan, salah satunya Krisdayanti. “Saya belum dapat ruangan masih lobbying, nanti update lagi ya,” ujar Krisdayanti kepada Republika.
Hal senada juga disampaikan anggota DPR baru dari Fraksi Partai Nasdem, Farhan. Mantan penyiar radio tersebut mengaku baru akan meminta ke Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR. “Ini mau tanya sekretariat fraksi mana saja yang bisa diambil, apa yang bisa kita lakukan, bagaimana prosedurnya,” kata Farhan.
Sementara, Andre Rosiade mengaku sudah mengetahui ruang kerjanya. Dia bakal menempati ruang kerja di lantai 16 Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “(Ruangan) Saya, Iis Prabowo seberang saya, bininya Edhy Prabowo. Harry Poernomo, Zainul Arifin, anaknya Pak Djoksan Andika Pandu,” ujar dia.
Menurut mantan juru bicara pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 ini, pembagian ruangan baru selesai pada Rabu (2/10). Saat ini, ruangan-ruangan tersebut sedang dibereskan sebelum ditempati anggota DPR yang baru. “Temen-temen lagi benahi ruangan semua. Kan ada ruangan yang kosong, ada yang nggak ada perabotnya. Ya, kita lagi persiapan lah. Mudah-mudahan November sudah rapi,” kata Andre.
Suasana ruang kerja politikus Partai Gerindra Andre Rosiade, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/10). Andre menempati bekas ruang anggota DPR fraksi Partai Hanura periode 2014-2019 Inas Nasruloh.
Pentingnya penyeimbang
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyoroti lima pimpinan DPR periode 2019-2024 yang baru dilantik pada Selasa (1/10) malam. Dia memprediksi, DPR mendatang hanya sebagai "tukang stempel" pemerintah. “Ditambah lagi semua pimpinan lembaga negara dikuasai partai pemerintah,” ujar Pangi.
Pangi sangat berharap ada kekuatan penyeimbang di parlemen mendatang sehingga check and balances berjalan baik di parlemen. Dia mengibaratkan tekanan dan sikap partai di parlemen yang berbeda dengan pemerintah bisa menjadi vitamin penyehat bagi demokrasi.
“Sekarang kan terlihat sekali apa maunya pemerintah, diamini semua oleh DPR, termasuk RUU inisiatif pemerintah berjalan mulus di DPR. Namun, akhirnya ditunda pengesahannya karena tekanan publik dari mahasiwa dan pelajar,” kata dia.
Pangi menambahkan, DPR merupakan komponen penting dalam mengawasi kerja dan jalannya program pemerintah. Tidak bisa dibayangkan jika DPR tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan dan penyeimbang pemerintah.
n ed: mas alamil huda
Ikuti Whatsapp Channel Republika
