REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengaku telah menyiapkan 180 ribu hektare lahan di kawasan ibu kota baru. Dari jumlah tersebut, mayoritas tanahnya berstatus hutan.
Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan, peran utama Kementerian ATR dalam pemindahan ibu kota baru yakni terkait dengan penataan tanah. Terdapat 180 ribu hektare yang disiapkan untuk ibu kota baru dengan status tanahnya mayoritas kawasan hutan.
"Nantinya akan kita lepaskan dan akan kita tentukan kegunaannya apabila kawasan tersebut sudah bukan kawasan hutan lagi," kata Sofyan dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (3/10).
Ia juga mengatakan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru nantinya, pemerintah tidak akan merugikan masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut atau warga lokal. Dalam penataan pertanahan nantinya, dia berkomitmen tidak akan melakukan gusur-menggusur. Pemerintah mengaku bakal menata tanah masyarakat yang sudah ada di kawasan tersebut lebih dahulu.
Tata ruang, lanjutnya, juga berperan penting dalam pemindahan ibu kota baru. Sofyan menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk merealisasikan hal itu. Kolaborasi nantinya menurut dia akan menjamin strategi penataan ruang yang dapat diimplementasikan pemerintah untuk pembangunan ibu kota negara yang baru nantinya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu upaya pemerataan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar-daerah. Dalam kurun waktu 35 tahun Indonesia merdeka, kata dia, pihaknya baru mengetahui bahwa terdapat kesenjangan antardaerah di Indonesia.
"Sebanyak hampir 80 persen peningkatan ekonomi ada di wilayah Indonesia bagian barat, utamanya di Pulau Jawa, sedangkan sisanya tersebar di wilayah bagian tengah Indonesia serta bagian timur," kata Bambang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan sekedar memindahkan fasilitas negara saja. Pemindahan tersebut harus menjadi katalis peningkatan kualitas masyarakat Indonesia serta menjadi dasar kemajuan Bangsa Indonesia.
"Kita juga harus memiliki konsep Smart Metropolis yang dapat diartikan dapat menjamin kemajuan bagi generasi mendatang," kata dia.
Konektivitas transportasi juga menjadi hal yang dibahas dalam pemindahan ibu kota baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sejatinya konektivitas tersebut harus menjadi lompatan ke depan.
"Menurut saya, konsep smart city adalah suatu keniscayaan. Transportasi nantinya harus mewujudkan konektivitas antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Untuk itu, transportasi daerah penyangga menuju ke ibu kota negara nantinya harus terintegrasi. Harapan ke depan dalam ibu kota baru nanti, masyarakat dapat berjalan kaki serta menggunakan angkutan umum," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
