REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia mencapai Rp 6.445 triliun hingga 2024 mendatang. Adapun kebutuhan investasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai skema antara lain APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan murni investasi dari swasta maupun pemerintah.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan & Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan total kebutuhan investasi infrastruktur merupak hasil identifikasi pemerintah. “Lima tahun ke depan langkah pertama yang dilakukan mencoba mengidentifikasi apa yang dilakukan. Lalu uangnya dari mana? Tidak cukup dengan skema yang biasa aja, kita harus kreatif,” ujarnya saat acara Seminar Nasional Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024 di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (2/9).
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan saat ini jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) terdiri dari 223 proyek sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan tiga program dengan nilai investasi sebesar Rp 4.183 triliun. Darmin menyebut sebanyak 223 PSN tersebut pemerintah telah menetapkan sebanyak 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp 2.500 triliun, yang implementasinya akan diawasi oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
“Di dalam PDB kita persen infrastruktur itu turun pada awal setelah krisis, sehingga menjadi penghambat bagi pembangunan kita,” ucapnya.
Direktur Transportasi Bappenas Ikhwan Hakim mengatakan Indonesia membutuhkan infrastruktur yang mampu menyambungkan pusat pertumbuhan di daerah. “Kita perlu membangun infrastruktur yang tersambung dengan pusat pertumbuhan," ucapnya.
Ke depan, pemerintah harus mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dibangun untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru. Adapun tantangannya yakni memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun dan berlanjut.
“Nantinya agar kita terhindar dari yang namanya pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika