REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat menyebut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat serta skema Kerangka Sampel Area (KSA). Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menegaskan ucapan Amran soal data BPS tidak akurat dan data mafia sangat sensitif dan tidak bisa sembarangan.
"Ini berkaitan isu sensitf dan krusial dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bisa saja (BPS jika dirugikan lapor polisi). Untuk tindaklajut itu, maksudnya apa. Setidaknya melakukan klarifikasi," kata Suparji kepada wartawan, pekan ini.
Suparji menambahkan, yang bisa melaporkan Amran bisa BPS atau Presiden. Apalagi Amran kini bukan pejabat publik dan mantan pembantu Presiden.
"Sebagai mantan pembantunya dan warga negara, Presiden bisa minta klarifikasi dan minta buka data. Untuk perbaikan daripada menimbulkan kegaduhan," katanya.
Selanjutnya, kata dia, dari ucapan Amran itu perlu ada pendalaman serta pertanggungjawaban. Bahkan, dia menantang Amran untuk membuktikan tudingan terhadap BPS melalui proses hukum.
Suparji menambahkan, tujuan agar tak jadi polemik yang berlarut serta perbaikan di masa akan datang. "Kalau Amran ada data valid bandingkan saja dengan data yang terungkap di publik dan sebenarnya supaya ada kejelasan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
