REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengendus keterlibatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena, Jayawijaya, Papua. Mereka disebut sengaja membangun kerusuhan agar dunia luar mendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat.
"Dari hasil kajian ini semua suatu gerakan yang dimotori oleh dua kekuatan. Pertama dari kekuatan OPM yang sejak dulu ada dan belum habis, walaupun kecil jumlahnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (30/9).
Menurut Wiranto, OPM bergabung dengan kekuatan Benny Wenda yang berada di luar negeri menjelang sidang Konferensi Tingkat Tinggi Hak Asasi Manusia (KTT HAM) di Swiss dan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Itu dilakukan sebagai upaya menunjukkan eksistensi mereka.
"Jadi OPM dan Benny Wenda berusaha membangun suatu kerusuhan dan ekspose ke dunia luar ada kekuatan untuk memerdekakan Papua dan Papua Barat. Konspirasi inilah yang dihadapi kita semua," katanya.
Namun, kata Wiranto, upaya yang dilakukan mereka gagal. Mereka tidak mendapatkan perhatian khusus di KTT HAM dan di kegiatan PBB. Wiranto mengatakan, tak ada negara khusus yang mendengarkan aspirasi mereka.
"Di PBB juga selesai, dan tidak ada negara khusus mendengarkan aspirasi yang bertentangan dengan Resolusi (Majelis Umum PBB) 2524 yang diputuskan di tahun 1969," jelas dia.
Di samping itu, Wiranto menerangkan, situasi di Papua dan Papua Barat secara umum sudah sangat kondusif. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, salah satunya mengenai warga yang mengungsi dari Wamena.
Wiranto mengatakan, setelah terjadi kerusuhan, banyak masyarakat pendatang yang merasa tidak aman dan minta diungsikan ke tempat yang aman di Jayapura. Ia menyebutkan, para pendatang ini sebetulnya para pelaku ekonomi di daerah. Mereka yang menggerakan roda ekonomi di Papua dan Papua Barat, termasuk Wamena.
"Oleh karena itu, aparat keamanan, pemda sedang berusaha untuk meminta mereka agar tidak pulang ke daerahnya masing-masing, tetapi dengan jaminan keamanan baik dari pemuka adat maupun aparat," tutur Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika