REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Terkait gempa Ambon M 6,5 SR, wilayah setempat kini tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Seraya dengan pemda, BNPB juga turunkan Tim reaksi cepat. Hal tersebut ditujukan untuk memberi bantuan dan pendampingan pada BPBD Provinsi, Kota/kabupaten.
"BNPB akan bantu dan dampingi serta memberikan bantuan yang diperlukan, termasuk pendanaan," Ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo ketika dikonfirmasi Republika, Senin (30/9).
Agus menambahkan, pihaknya akan memberikan dana siap pakai (DSP) senilai Rp 1 miliar dan dana logistik senilai Rp 1,8 miliar. Namun demikian, ketika ditanya bagaimana penyaluran bantuan tersebut, ia mengatakan bahwa pemda yang akan menanganinya.
"Pemda Provinsi, Kota/kabupaten sudah bentuk posko komando tanggap darurat bencana," Tuturnya.
Dia menegaskan, posko tersebut yang akan menangani semua urusan pengungsi dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu Agus memaparkan, pihaknya hanya bisa menangani pendampingan, dan bantuan pendanaan serta logistik lanjutan jika diminta.
Dia menambahkan, beberapa wilayah yang terdampak ada di wilayah kota Ambon, dan mencakup lima kecamatan di antaranya Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Baguala, Teluk ambon, Leitimur Selatan. Sementara untuk masa khusus tersebut akan dilakukan selama 14 hari terhitung sejak 26 September 2019 hingga 9 Oktober 2019.
"Penyintas tertinggi berada di Kecamatan Baguala. Sedangkan di Maluku Tengah, kecamatan terdampak yaitu 3 kecamatan, Salahutu, Pulau Haruku dan Leihitu. Sementara itu di Seram Bagian Barat, 5 kecamatan terdampak di Kairatu, Seram Barat, Inamosol, Amaratu dan Kairatu Barat," Tuturnya.
Dia mengklaim pemerintah daerah dibantu oleh BNPB, TNI dan Polri untuk menangani upaya penganan darurat. Namun demikian, berita bohong masih sulit ditangani, sehingga menyebabkan masyarakat terdampak mengungsi ke tempat atau bukit yang sulit dijangkau petugas.
"Selain itu, hujan yang turun menyebabkan kondisi kesehatan sebagai salah satu prioritas penanganan," Kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika