Ahad 29 Sep 2019 18:27 WIB

Atasi Masalah Lingkungan Hidup, Perlu Komisi Pengawas

Lembaga ini sangat penting untuk menghadapi isu lingkungan hidup global

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Sam Bimbo dan pimpinan perguruan tinggi La Tansa Mashiro sedang menanam pohon secara simbolis di areal gedung.
Foto: Dok Istimewa
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Sam Bimbo dan pimpinan perguruan tinggi La Tansa Mashiro sedang menanam pohon secara simbolis di areal gedung.

REPUBLIKA.CO.ID, RANGKASBITUNG -- Masalah kerusakan lingkungan hidup saat ini sudah menjadi keprihatinan kalangan internasional. Karena itu Indonesia sebaiknya segera mengambil langkah cepat membentuk lembaga sejenis Komisi pengawas lingkungan hidup untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak semakin memburuk. 

Ketua ICMI, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menjadi pembicara kunci dalam deklarasi nasional Studium Generale Green Constitution Penyelamatan Lingkungan Hidup Bumi Pertiwi", di La Tansa Mashiro, Jumat (27/9) menilai kondisi lingkungan hidup Indonesia yang memprihatinkan. "Negara kita ini ringkih, Negara khatulistiwa yang hidup di antara patahan gempa dan cincin api," kata Jimly.

Ia mengatakan, masalah lingkungan hidup di Indonesia semakin parah ditambah lagi dengan berbagai peristiwa alam lainnya.  Sejak tahun 2009, dirinya sudah mengusulkan pemerintah untuk segera membentuk komisi nasional pengawas lingkungan.

Ia kembali menggagas perlunya lembaga yang tidak hanya melindungi hak asasi manusia (HAM), tetapi juga untuk perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini dinilai sangat penting  untuk menghadapi maraknya isu lingkungan hidup tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. 

"Tidak ada saat ini kepala negara yang tidak membicarakan isu lingkungan hidup," katanya. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rawan mengalami kerusakan lingkungan, khususnya terkena dampak pemanasan global. Komnas Perlindungan Lingkungan Hidup ini dapat menjadi implementasi dari Konstitusi Hijau atau "green constitution" demi kelangsungan hidup masyarakat.

Mengingat pelanggaran terhadap lingkungan sudah cukup tinggi, terutama di abad 20 kerusakan lingkungan kian menjadi dan berkaitan dengan demokrasi. Lingkungan hidup menjadi tiga isu besar di dunia bersama hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi."Kalau ada climate change, yang paling menderita duluan bangsa kita karena punya 17 ribu pulau," ujarnya.

Sam Bimbo, seniman Indonesia, juga turut prihatin atas dampak perbuatan manusia terhadapa lingkungan hidup. Ia merasa kesenjangan yang ada di masyarakat perlu ditekan untuk dapat mengerakan solusi terkait isu lingkungan hidup. "Saya sebagai seniman, saya sangat involve supaya lingkungan ini bisa diselamatkan sebagai lingkungan hidup untuk manusia," katanya.

Acara diakhiri dengan gerakan menanam pohon Prof. Jimly Asshiddiqie, Sam Bimbo dan pimpinan perguruan tinggi La Tansa Mashiro di areal gedung. Gerakan ini juga akan terus digulirkan, baik berupa kegiatan langsung bersentuhan dengan lingkungan hidup, maupun berupa sosialisasi.

Seperti, gerakan penanaman mangrove di pesisir utara Pulau Jawa, penanaman pohon di Payakumbuh Sumatera Barat, dan banyak lagi rencana aksi selanjutnya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement