REPUBLIKA.CO.ID,JAYAPURA--Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit saat ini sudah berada di Jayapura, Papua untuk meninjau kondisi warga Sumbar yang mengungsi akibat kerusuhan berdarah di Wamena. Nasrul menyebut masih ingin memastikan jumlah pasti warganya yang ingin pulang ke kampung halaman.
"Saya harus ke Wamena untuk memastikan berapa jumlah semuanya dan berapa yang benar-benar ingin pulang ke Padang (Sumbar)," kata Nasrul saat wawancara yang disiarkan langsung di TV One, Sabtu (28/9).
Nasrul menyebut dirinya masih mendengarkan informasi yang simpang siur mengenai jumlah pasti warga Sumbar yang ada di Wamena. Ada yang menyebutkan 1.800 orang. Ada juga yang 1.300 orang.
Setelah mendapatkan angka pasti yang ingin pulang, Nasrul akan berkoordinasi dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan pihak TNI dan Polri.
Nasrul menyebut pihak Pemprov Sumbar tidak akan memaksakan semua warga untuk pulang ke Ranah Minang. Semua tergantung dari kemauan masing-masing warga perantau di Papua. Pemprov akan mengupayakan proses pemulangan ke Sumbar buat warga yang benar-benar pulang kampung.
Sejauh ini kata Nasrul warga yang ingin pulang adalah warga yang sudah kehilangan keluarga dan harta benda di Wamena dan daerah lain di Papua. Wagub juga mempersilakan warga yang ingin bertahan. Karena kepolisian dan TNI juga menjanjikan situasi di lokasi kerusuhan akan segera kondusif.
Nasrul berharap kepada warga yang ingin pulang ke Sumbar supaya melengkapi surat-surat administrasi. Terutama yang punya anak-anak yang masih sekolah. Karena untuk pindah sekolah harus membutuhkan kelengkapan administrasi.
Nasrul juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memulangkan warganya ke Sumbar. Karena sejatinya warga keturunan Minang tersebut kata Nasrul sudah tercatat sebagai warga Papua.
"Mereka ini rata-rata hanya akta lahir saja di Sumbar. Mereka sudah tercatat sebagau warga Wamena dan warga Papua di daerah lainnya," ujar Nasrul.
Nasrul menambahkan Pemprov Sumbar baru sebatas memikirkan proses pemulangan warga yang ingin mudik ke kampung halaman. Pemprov belum bisa menjamin pekerjaan buat para perantau dari Papua ini begitu sudah pulang ke kampung halaman.
Untuk persoalan pekerjaan ini, Nasrul meminta sanak family dari perantau Papua ini yang ada di Sumbar agar membantu untuk menyediakan tanah ulayat buat pertanian dan akses untuk berniaga.
"Mengenai apa pekerjaan mereka setelah pulang kampung belum kami pikirkan. Tapi yang jelas di kampung tentu ada tanah ulayat. Bisa membuka usaha dagang," kata Nasrul menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika