REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor akan memperoleh bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk membangun ekowisata Situ Gede. Pemprov Jabar akan mengucurkan dana Rp 5 miliar hingga Rp 25 miliar untuk pembangunan Situ Gede yang rencananya akan dilangsungkan pada 2020.
Sejumlah sarana direncanakan akan dibangun di telaga yang memiliki luas sekitar 6 hektare, seperti jogging track, kamar mandi, hingga tempat kuliner. Selain itu, sempat mencuat wacana pembagunan Masjid Apung di atas telaga itu. Namun, Masjid Apung itu tak masuk dalam detail engineering design (DED).
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, Masjid Apung tidak masuk dalam pembagunan dalam DED. Dedie menyatakan, pembagunan Masjid Apung kurang dibutuhkan masyarakat.
"Kan itu dari pemprov, mereka sudah melakukan studi juga karena di wilayah situ juga sudah banyak masjid," kata Dedie, di Kota Bogor, Jumat (27/9).
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut penataan kawasan Situ Gede akan dilakukan secara menyeluruh. Masjid apung juga akan dibangun dalam penataan tersebut.
Dedie menegaskan, penataan Situ Gede sebagai ekowisata merupakan bagian dari program Gubernur Jawa Barat. Program itu, kata Dedie, akan dibangun secara berkelanjutan. "Ini penataan sektor pariwisata dari semua aspek. Kita dapat pembangunan pusat budaya, creative center dan Situ Gede. Nanti ada lagi," ujar Dedie.
Dedie menerangkan, Pemprov Jabar menggenjot pembagunan sektor pariwisata agar dapat meningkatkan perekonomian kota/kabupaten di Jabar. "Kenapa sih fokus ke pariwisata? Karena, yang namanya pariwisata ini peningkatan ekonomi di semua sektor. Misalnya kunjungan, PKL (pedagang kaki lima) juga bisa berjualan, masyarakat ekonominya maju," kata dia.
Ia menyatakan, pembangunan ekowisata di Situ Gede masih sangat bergantung pada pihak-pihak yang terlibat. Dia menjelaskan, pihak yang terlibat, di antaranya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) yang menangani Situ Gede.
Kemudian, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) yang dinaungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Disparbud Jabar dan Dinas SDA Jabar yang masih dikoordinasikan agar sejalan dengan grand design area KLHK yang juga telah dibahas di tingkat pusat," ujarnya menjelaskan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor Shahlan Rasyidi membenarkan Masjid Apung batal untuk dibangun. Sebab, dia mengatakan, dalam aturan Dinas SDA, Masjid Apung tidak boleh dibangun.
"Masjid terapung memang enggak jadi. Karena, dalam aturan memang tidak boleh ada pembangunan di atas air," kata Shahlan.
Meskipun demikian, dia menuturkan, pembangunan ekowisata Situ Gede akan dilanjutkan. Dia menerangkan, infrastruktur juga harus diperbaiki untuk menunjang pembagunan Situ Gede sehingga dapat memberi kenyamanan dan dapat menarik banyak wisatawan.
Shahlan mengatakan, data kunjungan wisatawan di Situ Gede terus mengalami peningkatan. Hal itu tak terlepas dari perhatian pemkot dan pemprov untuk terus membenahi sarana, fasilitas, dan juga gelaran untuk mengenalkan ekowisata Situ Gede ke masyarakat luas.
Pada 2016, Shahlan mengatakan, kunjungan pada Sabtu dan Minggu rata-rata di angka 200 wisatawan. Namun, sejak banyaknya agenda yang diselenggarakan di Situ Gede, kunjungan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1.000 wisatawan pada akhir pekan.
Sejauh ini, dia menyebut, mayoritas pengunjung memang didominasi wilayah Jabodetabek. Namun, dengan pembangunan ekowisata Situ Gede, kunjungan wisatawan diharapkan semakin meluas ke penjuru nusantara.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat Dedi Taufik belum memberikan keterangan secara terperinci tentang pembangunan Situ Gede. Disinggung tak masuknya Masjid Apung dalam DED, Dedi menyatakan akan melakukan pengecekan.
"Nanti saya cek dulu ya," ucap Dedi singkat saat dikonfirmasi Republika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
