REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat tetap memperhatikan Jakarta, meskipun akan membentuk Ibu kota Negara baru di daerah Kalimantan Timur. "Pembangunan infrastruktur dasar harus terus menjadi perhatian, seperti air. Di Jakarta ini airnya kalau datang dari selatan, maka itu masuk ke kota. Pengelolaan ini di tangan pemerintah pusat, bukan di Pemprov DKI Jakarta, ini harus tetap jadi perhatian," kata Anies dalam Rapat Kerja dengan Pansus Kajian tentang Pemindahan Ibukota Negara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9).
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur terkait transportasi masal harus juga diperhatikan, jangan dibiarkan begitu saja.
Menurut dia, komitmen untuk membangun Jakarta harus terus berjalan dan itu sudah ditegaskan Presiden Joko Widodo bahkan sudah disampaikan suratnya kepada DPR bahwa rencana pemindahan ibu kota tidak mengurangi rencana pembangunan Jakarta.
"Saya sudah menyampaikan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan perekonomian, pusat kegiatan bisnis, keuangan itu adalah arah pemerintah pusat. Kami menyambut baik dan ingin Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan," ujarnya.
Anies juga mengatakan lahan-lahan di Jakarta bisa menjadi 'paru-paru' kota sehingga dibutuhkan lebih banyak ruang terbuka hijau. Menurut dia, kalau itu terwujud maka Jakarta akan seperti kota-kota besar modern lainnya yaitu di tengah kota banyak taman kota. Dan saat ini merupakan kesempatan untuk mewujudkannya.
Raker Pansus Kajian tentang Ibu Kota Negara itu dipimpin Ketua Pansus Zainuddin Amali, bersama Wakil Ketua Pansus Rahayu Saraswati dan Ahmad Bakrie. Perwakilan pemerintah yang hadir antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika